Connect with us

DPRD

DPRD Minta Kepastian Kapan KBM Tatap Muka Terlaksana di Bandarlampung

Published

on

Foto: para anggota DPRD Lampung dari Dapil Bandarlampung saat melakukan Reses di Kantor Wali Kota Bandarlampung

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Komisi V DPRD Lampung Aprilliati minta kepastian pada Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana, perihal kapan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Kota Bandarlampung

Pertanyaan tersebut diungkapkan Aprilliati, dalam kunjungannya di ruang rapat Walikota, Selasa (4/5/2021). Dalam rangka untuk melaksanakan Reses tertanggal 4-12 Mei 2021, dari dapil I Bandarlampung.

Dimana menurutnya, dalam Reses tersebut yang dilakukan perorangan akan mendatangi masyarakat, ini tidak menutup kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan dari warga kaitannya dengan persiapan atau rencana anak-anak masuk sekolah.

“Jadi sejauh mana apa yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, mengingat kalau di Provinsi itu rencana tanggal 12 Juli KBM Tatap Muka di sekolah,” kata April.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan, dimasa pandemi Covid-19 dan saat ini tingkatan penularannya masih luar biasa.

“Kita lihat kasusnya seperti apa, karena bisa saja kita pending dulu. Tapi kalau dalam waktu dekat covid-19 di Kota Bandar Lampung menurun pada ajaran baru itu bisa dilakukan,” ujar Eva.

Namun lanjutnya, bisa saja pada ajaran baru kasus Covid-19 telah melandai dan karena anak-anak juga ingin masuk sekolah. Karena mereka juga mungkin sudah kangen.

“Mungkin kita nanti InsyaAllah sistem dibagi dua. Misalnya total satu kelas itu ada 20 anak, itu yang masuk 10 anak di pagi dan ada yang siang sebagiannya, untuk mencegah terjadinya peningkatan covid-19 juga,” kata dia.

Dalam hal ini terangnya, Dia juga telah melakukan pertemuan di dinas pendidikan dengan kepala SD dan SMP yang ada di kota Bandar Lampung, untuk menghimbau kepada wali murid agar mendampingi anak-anak yang sedang belajar daring.

“Kami paham para wali murid itu banyak sekali keluh kesahnya anak-anak belajar di rumah, tapi kami Pemerintah Kota sayang dengan warga masyarakat dengan kita korbankan anak-anak tidak sekolah bukan berarti kita ingin anak-anak seperti ini. Tapi ini yang harus kita lakukan supaya warga masyarakat tetap sehat,” paparnya.

Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah kota Bandarlampung, Alhamdulillah terangnya, wali murid mengerti karena dalam situasi pandemi saat ini.

“Alhamdulillah warga tetap mendampingi dan mereka paham apa yang terjadi di kota Bandar Lampung saat ini,” ucapnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading