Connect with us

Lampung

Pemprov Lampung Santuni Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Published

on

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan 520 paket santunan kepada Yayasan Anak Yatim dan Duafa secara simbolis, yang dilaksanakan di Hotel Emersia. Bandar Lampung. Rabu (5/5/2021).

Santunan ini diberikan kepada panti asuhan, tenaga sukarela, anak yatim dan rohis Abdul Moeloek. Pemberian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan dihadiri perwakilan penerima santunan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal berharap pemberian santunan itu dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sekaligus melatih rasa sosial dan kebersamaan kepada masyarakat yang membutuhkan di Bulan Ramadhan ini.

“Di bulan ini, kita dianjurkan untuk banyak beramal sholih, di antaranya adalah membaca Al-Quran, memperbanyak berdoa, bersedekah dan lain-lain,” jelas Gubernur Arinal.

Arinal menjelaskan bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia dimana di dalamnya terdapat malam yang mulia yaitu Lailatul qadr.

“Pada hari ini, kita mengaplikasikan ajaran sunnah beliau, yaitu menyantuni anak yatim dan dhuafa. Seperti kita ketahui, menyantuni anak yatim kelak di akhirat akan bersama beliau, bahkan sangat dekat, sedekat jari telunjuk dan jari tengah,” ujar Gubernur.

Gubernur menilai momentum seperti ini memang harus dilaksanakan, dijaga, dilestarikan. “Kalau bisa bukan hanya di bulan ramadhan, tetapi juga di bulan lainnya. Karena uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh orang lain,” katanya.

Momentum ini juga mengajarkan bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. “Dengan kita banyak memberi, membantu, dan menolong orang lain baik dalam kondisi lapang maupun sempit, maka Allah juga pasti akan menolong kita baik diwaktu lapang maupun sempit,” ujarnya.

Seperti diketahui, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh mulia kepada umat Islam agar beramal sholeh di Bulan Ramadhan. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa ketika Bulan Ramadhan tiba, beliau adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Salah satunya teladan kedermawanan Rasul.

Pada bagian lain, Gubernur Arinal berharap Rohis RSUDAM dapat menjadi motor untuk mensyiarkan agama Islam terutama di lingkungan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek ini.

“Melalui kegiatan ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sekaligus jiwa sosial kita kepada yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 148 Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Kebaikan apapun yang anda lakukan, percayalah semua itu untuk dan akan kembali kepada dirimu dan keluargamu,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Plt. Direktur Abdul Moeloek Reihana mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang telah berkenan hadir dan memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa.

Reihana menjelaskan bahwa kegiatan santunan ini diadakan Rohis RSUDAM dan merupakan upaya untuk mensyiarkan agama tercinta kita walaupun dalam kondisi pandemi.

“Dengan adanya santunan ini diharapkan kita sebagai umat muslim dapat lebih semangat lagi dalam berbagi kepada sesama,” ujar Reihana.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan semangat kepada seluruh karyawan RSUDAM, terutama dalam hal bersedekah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara menjelaskan bahwa kegiatan pemberian santunan ini sasarannya adalah anak yatim dibawah 16 tahun dan duafa. “Santunan ini diberikan kepada panti asuhan, tenaga sukarela, anak yatim rohis Abdul Moeloek,” jelasnya.

Adapun donatur yang turut berpartisipasi pada kegiatan ini yaitu terdiri dari 94 donatur, dan bapak Gubernur Lampung. “Terimakasih kepada bapak Gubernur Lampung yang sudah hadir dan memberikan sumbangan,” ujarnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.

“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.

Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.

“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.

“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.

Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading