Connect with us

Lampung Tengah

Wabup Ardito Optimis Angka Stunting di Lampung Tengah Turun

Published

on

Foto: Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito

 

Alteripost.co, Lampung Tengah-
Rembuk stunting adalah hal penting sebagai aksi konvergensi yang harus dilakukan, untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama.

Demikian sambutan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah dr H Ardito Wijaya dalam acara pembukaan Rembuk Stunting Kabupaten Lampung Tengah, melalui Zoom meeting di Ruang BJW Komplek Rumdis Bupati Lampung Tengah , Senin (24/05/2021).

Acara ini diikuti juga oleh Ketua DPRD Lamteng, Ketua Tim penggerak PKK Lamteng Mardiana Musa Ahmad, Ketua Dharma Wanita Lamteng Yulita Nirlan beberapa kepala OPD terkait diantaranya Kepala Bapeda Lamteng Rony Witono S.T M.M

Ardito mengatakan, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak.

Menurutnya, stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Isu stunting menjadi hal yang perlu ditangani secara tepat oleh semua stakeholder terkait.

Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang berisiko tinggi dan dapat memengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa tentu perlu ada tindakan preventif yang harus dilakukan untuk mencegah stunting.

Rembuk stunting menjadi penting sebagai langkah awal penanganan stunting. Wakil Bupati Ardito Wijaya menyampaikan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan kegiatan penurunan stunting Kabupaten Lamteng yang dalam hal ini dikordinasikan Bapeda bersama stakeholder terkait.

Wakil Bupati Lampung Tengah dr Ardito Wijaya menghimbau, kepada orang tua untuk memperhatikan gizi anak pada usia 0-1000 hari pertama anak.

Wakil Bupati Ardito Wijaya juga menargetkan angka stunting di Lamteng akan menurun dan di tahun 2023 ditargetkan Lamteng mencapai angka Zero (0) untuk kasus stunting.

“Kita akan lakukan segala tindakan untuk percepatan penurunan angka stunting di Lamteng, dan juga diperlukan kerjasama dari semua pihak agar bisa tercapai,” ucap Ardito. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Tengah

Bupati Lamteng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum

Published

on

Grahapost Bandar Lampung – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi  Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung.

Bupati Lamteng Musa Ahmad, Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung

Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan peresmian 92 Desa, Kelurahan dan Kecamatan Sadar Hukum di Provinsi Lampung tahun 2024 di Swiss-Belhotel, Selasa (25/6/2024).

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Zulfikar Irwan.S.Sos.M.M. Mewakili Bupati Lamteng Musa Ahmad S.Sos.M.M. mengatakan, penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng membina Kelurahan Simbawaringin, Kelurahan Trimurjo, Kec Trimurjo dan Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung yang telah memenuhi indikator dan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Lamteng melalui Bagian Hukum Setdakab Lamteng bersama Kepala kampung Muji Rahayu kec.Seputih Agung dan Kelurahan Simbawaringi, Kelurahan Trimurjo Kec Trimujo telah berhasil memenuhi indikator dan kriteria desa/ kelurahan sadar hukum, sehingga desa sadar hukum dapat terimplementasikan di 2 kelurahan dan 1 kampung tersebut.

Zulfikar Irwan, S.Sos.M.M. menyebut indikator dan kriteria desa sadar hukum, diantaranya adalah ketaaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum, melakukan penyuluhan masyarakat secara intens tentang agraria atau pertanahan, narkoba, pernikahan dini dan lainnya, serta peran aktif dari kelompok keluarga sadar hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum.

“Dirinya berharap Kepala Kampung Muji Rahayu dan Lurah Simbawaringin,Lurah Trimurjo, dapat menularkan desa sadar hukum kepada 301 Kampung dan 10 kelurahan lainnya yg berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah_. Ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan penetapan 92 desa, kelurahan dan kecamatan sadar hukum ini dilakukan secara ketat. Setiap desa wajib memenuhi beberapa syarat dan indikator hingga akhirnya ditetapkan jadi daerah sadar hukum.

“Indikator utamanya adalah memahami peraturan hukum, diinformasikan setiap ada aturan baru di des aitu harus tahu bahwa ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat hukum,” kata Sorta Delima. Penetapan desa sadar ini juga bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota, Pemprov Lampung dan para penyuluh hukum di Kantor Kemenkumham Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading