Connect with us

Lampung Tengah

Musa Ahmad Ajak Pengurus Pramuka Lampung Tengah Tanamkan Jiwa Kepemimpinan

Published

on

Foto: Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad

 

Alteripost.co, Lampung Tengah-
Mengajarkan hidup mandiri, disiplin, melatih jiwa kepemimpinan adalah beberapa manfaat dari mengikuti kegiatan Kepramukaan.

Meskipun era globalisasi penuh dengan kemajuan dan teknologi informasi semakin meningmat namun karakter manusia harus tetap dibangun untuk dapat membentuk karakter bangsa yang kuat. Hal ini bisa didapatkan melalui gerakan pramuka. Demikian salah satu kutipan arahan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad yang sekaligus merupakan Kamabicab Lampung Tengah dalam acara silaturahmi dengan Pengurus gerakan pramuka Lampung Tengah di Kantor Kwarcab Lampung Tengah. Kamis (3/6/2021).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lamteng Abdulhak S.H M.H dan pengurus gerakan Pramuka Se Lampung Tengah.

Bupati Musa mengajak seluruh kwartir cabang, kwartir ranting gerakan pramuka untuk merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah serta meningkatkan kualitas gugus depan sebagai wahana pendidikan karakter bangsa.

“Saya bangga dengan prestasi gerakan pramuka di Lampung Tengah dan mari kita rapatkan barisan untuk lebih meningkatkan prestasi kita,” pesan Musa.

Dalam acara tersebut juga diberikan secara simbolis lambang garuda bagi anak berprestasi. Sementara itu Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lamteng Abdulhak S.H M.H mengatakan bahwa mendapatkan prestasi ini tidaklah muda, harus melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Tengah

Bupati Lamteng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum

Published

on

Grahapost Bandar Lampung – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi  Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung.

Bupati Lamteng Musa Ahmad, Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung

Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan peresmian 92 Desa, Kelurahan dan Kecamatan Sadar Hukum di Provinsi Lampung tahun 2024 di Swiss-Belhotel, Selasa (25/6/2024).

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Zulfikar Irwan.S.Sos.M.M. Mewakili Bupati Lamteng Musa Ahmad S.Sos.M.M. mengatakan, penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng membina Kelurahan Simbawaringin, Kelurahan Trimurjo, Kec Trimurjo dan Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung yang telah memenuhi indikator dan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Lamteng melalui Bagian Hukum Setdakab Lamteng bersama Kepala kampung Muji Rahayu kec.Seputih Agung dan Kelurahan Simbawaringi, Kelurahan Trimurjo Kec Trimujo telah berhasil memenuhi indikator dan kriteria desa/ kelurahan sadar hukum, sehingga desa sadar hukum dapat terimplementasikan di 2 kelurahan dan 1 kampung tersebut.

Zulfikar Irwan, S.Sos.M.M. menyebut indikator dan kriteria desa sadar hukum, diantaranya adalah ketaaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum, melakukan penyuluhan masyarakat secara intens tentang agraria atau pertanahan, narkoba, pernikahan dini dan lainnya, serta peran aktif dari kelompok keluarga sadar hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum.

“Dirinya berharap Kepala Kampung Muji Rahayu dan Lurah Simbawaringin,Lurah Trimurjo, dapat menularkan desa sadar hukum kepada 301 Kampung dan 10 kelurahan lainnya yg berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah_. Ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan penetapan 92 desa, kelurahan dan kecamatan sadar hukum ini dilakukan secara ketat. Setiap desa wajib memenuhi beberapa syarat dan indikator hingga akhirnya ditetapkan jadi daerah sadar hukum.

“Indikator utamanya adalah memahami peraturan hukum, diinformasikan setiap ada aturan baru di des aitu harus tahu bahwa ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat hukum,” kata Sorta Delima. Penetapan desa sadar ini juga bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota, Pemprov Lampung dan para penyuluh hukum di Kantor Kemenkumham Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading