Connect with us

Lampung Tengah

Bupati Musa Ahmad Lantik Komisioner BAZNAS Lampung Tengah

Published

on

Foto: Bupati Musa Ahmad saat melantik Komisioner Baznas Lampung Tengah

 

Alteripost.co, Lampung Tengah-
Ucapan selamat bertugas disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad, dalam acara pelantikan Komisioner Baznas Kabupaten Lampung Tengah, di Aula Siger Mas Lt IV Kantor Dinas Bupati Lampung Tengah. (04/06/2021)

Baznas Lampung Tengah segera menyusun dan mengurus program kerja yang diselaraskan dan dikolaborasikan dengan visi misi Pemda Lamteng sehingga terjalin komunikasi dan sinergitas.

Bupati Musa juga meminta, Baznas berperan aktif membantu Pemda Lamteng dalam hal penyaluran bantuan kepada masyatakat. Terutama Mashid/mushola, ulama, para kiyai, ustad , guru ngaji, guru agama dan seluruh fisabililah agar bisa diberdayakan melalui dana zakat yang disalurkan.

Bupati Musa juga mengatakan, nantinya akan mengentaskan kemiskinan di Lampung Tengah melalui program bantuan dari Baznas. Oleh karena itu Bupati Musa berharap agar semua bersinergi dengan baik demi mencapai tujuan bersama yaitu menjadikan Lampung Tengah bebas dari kemiskinan dan menjadi Kabupaten berjaya.

Dalam acara ini terpilih Drs.H. Bustami,MT sebagai ketua. Dalam sambutan nya usai dilantik, Drs H Bustami MT mengatakan bahwa Baznas sendiri adalah badan resmi satu satunya yang dibentuk pemerintah dan memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. Dirinya juga mengatakan bahwa akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan tugas dari Baznas dan tentu dengan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Tengah

Bupati Lamteng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum

Published

on

Grahapost Bandar Lampung – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi  Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung.

Bupati Lamteng Musa Ahmad, Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung

Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan peresmian 92 Desa, Kelurahan dan Kecamatan Sadar Hukum di Provinsi Lampung tahun 2024 di Swiss-Belhotel, Selasa (25/6/2024).

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Zulfikar Irwan.S.Sos.M.M. Mewakili Bupati Lamteng Musa Ahmad S.Sos.M.M. mengatakan, penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng membina Kelurahan Simbawaringin, Kelurahan Trimurjo, Kec Trimurjo dan Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung yang telah memenuhi indikator dan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Lamteng melalui Bagian Hukum Setdakab Lamteng bersama Kepala kampung Muji Rahayu kec.Seputih Agung dan Kelurahan Simbawaringi, Kelurahan Trimurjo Kec Trimujo telah berhasil memenuhi indikator dan kriteria desa/ kelurahan sadar hukum, sehingga desa sadar hukum dapat terimplementasikan di 2 kelurahan dan 1 kampung tersebut.

Zulfikar Irwan, S.Sos.M.M. menyebut indikator dan kriteria desa sadar hukum, diantaranya adalah ketaaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum, melakukan penyuluhan masyarakat secara intens tentang agraria atau pertanahan, narkoba, pernikahan dini dan lainnya, serta peran aktif dari kelompok keluarga sadar hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum.

“Dirinya berharap Kepala Kampung Muji Rahayu dan Lurah Simbawaringin,Lurah Trimurjo, dapat menularkan desa sadar hukum kepada 301 Kampung dan 10 kelurahan lainnya yg berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah_. Ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan penetapan 92 desa, kelurahan dan kecamatan sadar hukum ini dilakukan secara ketat. Setiap desa wajib memenuhi beberapa syarat dan indikator hingga akhirnya ditetapkan jadi daerah sadar hukum.

“Indikator utamanya adalah memahami peraturan hukum, diinformasikan setiap ada aturan baru di des aitu harus tahu bahwa ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat hukum,” kata Sorta Delima. Penetapan desa sadar ini juga bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota, Pemprov Lampung dan para penyuluh hukum di Kantor Kemenkumham Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading