Connect with us

DPRD

Soal Korporasi Yang Duduki Sebagian Lahan Pemkab, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Lampung

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Komisi I DPRD Provinsi Lampung mendesak perusahaan yang menguasai lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) untuk mengembalikan lahan dan bersikap kooperatif. Sebab selain lahan itu aset pemerintah, juga oknum perusahaan itu bermasalah dengan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Lampung dengan warga masyarakat dari Blambangan Pagar, Lampung Utara beserta Pemkab Lampung Utara yang di wakili Biro Hukum serta Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara, Selasa (08/06/2021).

Pertemuan itu berkomitmen untuk menuntaskan persoalan lahan ribuan hektar yang kini dalam pengelolaan korporasi di Lampung Utara meski sejatinya adalah aset Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

“Ini merupakan rahmat Allah SWT, jika benar hal ini kita perjuangkan dan tujuan tentu di tengah situasi keuangan Pemkab Lampung Utara, maka kembalinya aset ini seperti air segar oase di padang pasir. Lebih dari cukup menormalisasi arus keuangan atau aset Pemkab Lampung Utara. Yang pada akhirnya berdampak kesejahteraan bagi warga Lampung Utara, ” kata Yozi Rizal, Ketua Komisi I DPRD Lampung dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (09/06/2021).

Menurut Yozi Rizal, lahan milik Pemkab Lampura itu merupakan aset pemerintah yang harus bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, sehingga tidak dibenarkan jika pemanfaatannya tidak memiliki manfaat bagi pemerintah dan rakyat.”Ini harus kita kawal sampai lahan itu dikembalikan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Mardani Umar menyebut korporat yang bermasalah karena pengelolaan aset Pemda Lampung Utara itu memang sejak dahulu dikenal kurang kooperatif menuntaskan berbagai persoalan terkait hajat hidup orang banyak, khususnya yang menyangkut persoalan pertanahan.

“Ya memang sejak dahulu, korporasi yang disebut itu selama beroperasi di Lampung Utara memang dikenal kurang kooperatif dengan lembaga Legislatif, jika ada problem dengan masyarakat, ” ungkap Aleg Fraksi PKS Dapil Lampung Utara-Way Kanan ini. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading