Connect with us

Lampung

Realisasi Belanja Daerah Dinilai Bagus, Kemendagri Mengapresiasi Kinerja Pemprov Lampung

Published

on

Foto: persentase realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2021

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kabar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mendapat Apresiasi dari Pemerintah Pusat, dalam hal realisasi Belanja Daerah dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo.

Pasalnya, pihaknya telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noevianto.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Lampung, Ir. Fahrizal Darminto lebih jauh mengungkapkan bahwa dalam berbagai kesempatan Gubernur Arinal Djunaidi mendorong seluruh Kabupaten/Kota, untuk melakukan percepatan realisasi anggaran belanja daerah.

Fahrizal juga menjelaskan, langkah yang telah ditempuh oleh Gubernur Lampung terkait dengan insentif tenaga kesehatan yaitu dengan diterbitkannya Surat nomor : 900/2628/VI.02/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Percepatan Realisasi Belanja Pengendalian dan Penanganan Dampak Covid-19 dan Inakes TA. 2021.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang diiringi dengan percepatan penyerapan anggaran, sehingga Kabupaten dan Kota mampu melaksanakan pembangunan dengan capaian kerja yang telah ditetapkan,” ujar Fahrizal.

Sebelumnya, dilansir dari konferensi pers Dirjen Keuangan Daerah pada tautan https://youtu.be/uaQ53zgOkDc, Ardian mengatakan belanja daerah secara agregat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia per 15 Juli 2021 mencapai 33,08 persen atau Rp 410,06 triliun. Realisasi belanja daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah pada periode 31 Juli 2020 yang mencapai 37,62 persen atau Rp 439,08 triliun.

“Belanja agregat per 15 Juli 2021 ada di angka 33,08 persen. Itu uang yang sudah keluar dari APBD, baik APBD di provinsi maupun di kabupaten/kota,” kata Mochamad Ardian Noervianto dalam keterangan pers secara virtual, Senin (19/7/2021).

Sebagaimana diungkapkan oleh Ardian, Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dalam persentase relaisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA. 2021.

Dalam kesempatan itu, Ardian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih persentase realisasi belanja daerah tertinggi di Indonesia, yakni 47,52 persen. Sehingga dapat memperkecil gap atau jarak dengan realisasi pendapatannya yang sebesar 49,97 persen.

“Jadi gap antara pendapatan dengan belanjanya tipis. Ini suatu prestasi bagi Provinsi Lampung yang sudah mengejar realisasi belanjanya hampir mendekati pendapatan. Sedangkan realisasi belanja terendah ada di Sulawesi Tenggara sebesar 24,56 persen,” ujar Mochamad Ardian Noervianto.

Sebelumnya, Provinsi Lampung juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Rakor Evaluasi PPKM beberapa waktu lalu, bahwa sesuai data Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Provinsi per tanggal 14 Juli 2021, Provinsi Lampung menduduki urutan ke enam dengan capaian 42,70 persen dalam realisasi insentif untuk tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, Dirjen Keuda mengharapkan seluruh pemerintah daerah dapat meniru Provinsi Lampung yang mampu memperkecil jarak antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Diharapkannya, antara pendapatan dengan belanja dapat berimbang.

Meskipun ia memahami betul, pemerintah daerah pasti mempersiapkan sebagian pendapatannya untuk mengatasi belanja ke depan. (Gus/rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

TPID Provinsi Lampung Siapkan Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Jelang momen Bulan Suci Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID yang diikuti oleh Bupati/Walikota, jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)” ucap Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung, pada kegiatan HLM TPID. Rabu (21/2/2024) di KPw BI Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga. “Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya”. Ujarnya.

Berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jum’at, 16 Februari 2024. Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.

Langkah konkrit atasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau, agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis”. Lanjutnya.

Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung. “Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%”. Ucap Ir. Fahrizal Darminto, MA., Sekda Provinsi Lampung.

‘Optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat, terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota”. Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building. “Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuateL eektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung”. Ucap Junanto Herdiawan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 mengusung tema “Pengendalian Inflasi yang Forward Looking dan Berbasis Risiko”, dengan 3 sinergi program a.l.(i) pengendalian inflasi yang disertai Penguatan Rantai Pasok Domestik; (ii) hilirisasi pangan di sisi hulu dan hilir berbasis best agricultural practices; dan (iii) penguatan awareness dan kapabilitas TPID. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading