Connect with us

Ruwajurai

FORHATI Lampung Periode 2021-2026 Resmi Dilantik, Webinar Nasional Upaya Penanggulangan Covid-19 Jadi Materi Khusus

Published

on

Foto: Pelantikan FORHATI Lampung periode 2021-2026

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Setelah selesai melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 pada beberapa waktu lalu dengan terpilihnya 3 orang Presidium Majelis Wilayah Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Lampung yaitu presium 1 Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, S.H.,MH., presidim II dr. Zam Zanariah, Sp.S.M.Kes,, dan Presidium III Dra. Erlina Fauzy, M.Pd.

Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah FORHATI Lampung Periode 2021-2026 dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dan YouTube, Minggu (01/08/2021).

“Pelantikan ini sekaligus juga diselenggarakannya Webinar Nasional yang mengangkat tema Upaya Penanggualangan Covid-19 dari Perspektif Agama, Ekonomi, dan Kesehatan. Pembicara webinar terdiri dari Ibu Riana Sari Arinal, S.H (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung) yang menyampaikan keynote speak dengan tema “Meningkatkan Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Webinar dilanjutkan penyampaian materi dari Narasumber lainnya yaitu Ustad Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) selaku tokoh ulama, Prof. Dr. Mahrina Sari, MS,SE, M.Sc. selaku Guru Besar FEB Unila, dan dr. Achmad Gozali, Sp.P (Dokter Spesialis Paru), dengan moderator dr. Isura Febrihartati. Harapannya dengan webinar ini bisa bermanfaat bagi masyarakat”, jelas Maike Indriyani selaku Ketua Pelaksana.

Dr. Hj.Efa Rodiah Nur, MH Presidium I memberikan pernyataan bahwa di dalam masa priode memimpin akan terfocus pada persoalan ekonomi, focal point bagaimana mengalakkan program UMKM akan menjadi sentral. Sasaran utama anggota dan pengurus Forhati Lampung untuk terjun pada tataran masyarakat.

Sementara itu, dr. Zam Zanariah, Sp.S.M.Kes yang mewakili Presidium Majelis Wilayah FORHATI Lampung dalam sambutannya menyatakan bahwa FORHATI Lampung di dalam priode ini akan ada tiga presidium, masing-masing presidium akan memimpin selama 20 bulan. Harapan pengurus pada priode ini pada masa memimpin akan memfokuskan pada soal kebijakan dan preventif upaya melakukan gerakan permasalahan kesehatan di Provinsi Lampung.

Dan siap menjadi mitra yang baik dengan kebijakan Pemprov Lampung.Dalam kegiatan pelantikan ini selain dihadiri secara virtual oleh Pengurus KAHMI dan FORHATI Majelis Daerah se-Provinsi Lampung juga dihadiri oleh Presidium KAHMI Nasional dan FORHATI Nasional serta organisasi Perempuan yang ada di Bandar Lampung. Selain itu turut hadir dan memberikan sambutan. Ungkap dr. Zam dalam sambutanya.

Di sisi lain, Dra. Erlina Fauzy, M.Pd. Selaku Presidium III beliau mengharapkan focus utama dalam kepengurusan akan bermuara pada jantungya organisasi yaitu penguatan basis pendidikan dari sektor formal dan informal.

Pendidikan adalah basis utama Forhat yang dilakukan secara berkelanjutani. Tentu dalam mengemban amanah organisasi didukung sumberdaya manusia penuh tanggung jawab, menjaga integritas dan menjalin sillaturrahim sesama anggota Forhati alumni HMI, kader HMI dan masyarakat.

“Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) merupakan salah satu organisasi perempuan yang memiliki keanggotaan dari para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang perempuan atau sering disebut HMI-Wati. Organisasi ini tentunya memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan perempuan Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung”, ungkap Ir. Ria Andari, M.Pd, (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung) yang mewakili Gubernur Lampung.

“Maka para anggota FORHATI yang telah menjalani berbagai profesi dan memiliki kompetensi yang beragam dapat dijadikan investasi jangka panjang dalam berkontrbusi bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT, sebagaimana tujuan HMI”, tutup Ria Andari.

Sementara itu, Ketua Kahmi Lampung Abi Hasan Mu’an, SH, MH memberikan sambutannya, ia menyebut anggota Forhati bisa meneladani tokoh pendidikan Perempuan pertama Rahma Elyunusiah, Perempuan dari sumatera Barat mendirikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren khusus puteri yaitu Diniyyah Puteri Padang Panjang. Kemandirian perempuan seperti ini yang dapat dijadikan teladan.

Selanjutnya, Koordinator Majelis Nasional FORHATI Ir.Hj. Hanifah Husein dalam sambutannya menyebut, Forhati meski focus pada persoalaan ketahanan keluarga, dikarenakan keluarga adalah simbol ketahanan negara.

Persolan rumah tangga marak terjadi perceraian kerena landasan lemahnya ekonomi dan lemhnya keimanan. Tentu dalam menyikapi permaslahan ketahanan keluarga dapat bersinergi dengan Tim Penggerak PKK di wilayah masing-masing, khususnya Provinsi Lampung

Di dalam materi webinar Nasional, AA Gym sebagai tokoh agama memberikan pesan dalam virtual zoom: “Alloh cinta terhadap orang yang beriman dan kuat. Makin kuat iman, kuat ilmu, kuat fisik, kuat finansial, makin banyak kekuatan dengan dasar kuat iman hidup makin baik,akal makin baik, badanya makin baik, hatinya makin baik, kehidupanya makin baik, dan makin dicintai Alloh. Ciri-ciri yang kuat iman itu orang yang bersungguh-sungguh (all out ) dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat dalam hidup. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ruwajurai

Kakanwil Kemenkumham Sorta Delima Membuka Peresmian 92 Desa Sadar Hukum Provinsi Lampung Tahun 2024

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing membuka Peresmian 92 Desa/kelurahan Sadar Hukum Provinsi Lampung Tahun 2024, di Swiss-Belhotel Lampung, Selasa (25/6/2024).

“Terdapat 92 Desa/kelurahan dari 14 Kabupaten/kota yang akan diresmikan. 60 Desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan sadar hukum sejak tahun 2022 dan 32 (tiga puluh dua) Desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan sejak tahun 2023,” jelas Sorta.

Sorta menjelaskan, 92 (sembilan puluh dua) Desa/kelurahan ini telah memenuhi persyaratan penilaian 4 (empat) dimensi yaitu: dimensi akses informasi, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi.

“Selain itu, Desa/kelurahan ini telah melalui berbagai tahapan pembentukan, pembinaan dan penilain desa sadar hukum. Para penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan perwakilan dari berbagai unsur baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum telah melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa/kelurahan baik langsung maupun tidak langsung,” ucapnya.

Penyuluhan hukum, lanjutnya, meliputi berbagai isu hukum meliputi perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, pencegahan KDRT, bahaya penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan UMK di Desa/kelurahan melalui pelindungan kekayaan intelektual dan pendirian perseroan
perorangan.

“Kami juga telah mendorong peran kepala Desa/lurah sebagai paralegal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya. Baru saja
di bulan Juni, 12 (dua belas) Kepala Desa/Lurah di Provinsi Lampung memperoleh predikat Non-Litigation Peace Maker bahkan 1 (satu) orang Kepala Desa masuk kategori Top 10 (sepuluh) yakni kategori 10 (sepuluh) peserta Paralegal Academy terbaik,” jelasnya.

Capaian ini, tambah Sorta, merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, Para Aparat Penegak Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Lampung.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggitingginya kepada Bapak/Ibu yang telah bersama-sama dengan kami
dalam melaksanakan pembentukan dan
pembinaan kepada Desa/kelurahan di Provinsi Lampung. Kami juga mengucapkan terima
kasih kepada Forkompimda Provinsi Lampung atas dukungannya,” kata dia.

Dalam sambutan Pj Gubernur Lampung Samsudin yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik diresmikannya 92 (Sembilan puluh dua) Desa Sadar Hukum di Provinsi Lampung, yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Desa Sadar Hukum, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, menetapkan empat dimensi sebagai indikator penilaian: Dimensi Akses Informasi: Dimensi Akses Implementasi Hukum: Dimensi Akses Keadilan: Dimensi Sukses Demokrasi dan Regulasi,” kata Sekda.

Dengan adanya penilaian berdasarkan dimensi-dimensi ini, kata Sekda, Desa Sadar Hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan hukum dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung penguatan sistem hukum di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun negara yang berkeadilan dan berperadaban.

“Desa Sadar Hukum tidak hanya menjadi implementasi dari amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Sekda menjelaskan, Kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama akan sulit tercapai.

“Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang secara otomatis memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum. Oleh karena itu, memasyarakatkan hukum menjadi suatu keharusan yang perlu kita wujudkan melalui upaya terus-menerus. Dengan menyebarkan pengetahuan hukum, kita dapat memastikan bahwa semakin banyak orang yang mampu memahami hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta proses-proses hukum yang berlaku di negara kita,” jelasnya.

Desa Sadar Hukum di Lampung adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum, yang mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta turut berkontribusi dalam membangun negara yang berkeadilan.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, kita mampu menggerakkan roda keadilan dan memperkuat fondasi negara kita sebagai negara hukum yang tangguh,” tutupnya. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading