DPRD
Apriliati Optimis KPPI Bakal Lahirkan Perda Yang Berkaitan Dengan Perempuan dan Anak
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung resmi melantik enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) KPPI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Senin, 6/9/2021.
Enam DPC yang dilantik tersebut adalah DPC Lampung Selatan, DPC Lampung Utara, DPC Lampung Tengah, DPC Kota Metro, DPC Way Kanan dan DPC Pringsewu.
Ketua KPPI Lampung Apriliati dalam sambutannya mengatakan, pelantikan enam DPC pada hari ini melengkapi struktur KPPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dengan lengkapnya struktur ini maka KPPI Lampung akan siap melaksanakan musyawarah daerah (musda) pada bulan Oktober mendatang.
“6 Oktober yang akan datang KPPI akan melaksanakan musda. Mari kita sukseskan pelaksanaan musda, siapapun yang akan terpilih berkewajiban meneruskan perjuangan KPPI dan harus kita dukung Bersama,” kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung tersebut.
Apriliati juga memaparkan bahwa pada pemilu 2019 lalu, jumlah perwakilan perempuan di DPR Provinsi Lampung sebanyak 17 orang atau 20 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya 12 orang saja.
Karena itu, Apriliati meminta agar KPPI bisa berkontribusi dalam pembangunan di provinsi Lampung, sehingga akan meningkatkan indeks demokrasi dan indeks kesetaraan gender.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut optimis KPPI bisa berperan aktif dalam melahirkan perda-perda yang memiliki perspektif gender. Ini tugas yang berat, namun bisa dilaksanakan jika bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki kepedulian dengan kaum perempuan.
“Menjadi tugas dari KPPI bekerjasama dengan stakeholder terkait. Kita bukan bicara politik semata, kita juga menangani masalah stunting, kekerasan perempuan, perlindungan anak, mewujudkan kota ramah anak. Bagaimana anggota legislatif yang juga anggota KPPI bisa melahirkan Perda-perda yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita kawal program yang berperspektif gender. Masyarakat menunggu kiprah kita semua,” ujar Apriliati.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fitrianita Damhuri dalam sambutannya mengatakan, sangat mendukung kiprah KPPI di Lampung.
Menurut Fitrianita keberadaan KPPI telah mendorong partisipasi perempuan di dunia politik dan dapat melahirkan perda yang perspektif gender.
“Perempuan sudah mendapat kesempatan dan kesetaraan dengan laki-laki. Keterwakilan yang sudah mencapai 20 persen diharapkan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Saya yakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik, tapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi, menyebabbkan mereka enggan terlibat langsung,” kata Fitri. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
