Connect with us

DPRD

Apriliati Optimis KPPI Bakal Lahirkan Perda Yang Berkaitan Dengan Perempuan dan Anak

Published

on

Foto: Pelantikan enam DPC KPPI yang berlangsung di Hotel Horison (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung resmi melantik enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) KPPI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Senin, 6/9/2021.

Enam DPC yang dilantik tersebut adalah DPC Lampung Selatan, DPC Lampung Utara, DPC Lampung Tengah, DPC Kota Metro, DPC Way Kanan dan DPC Pringsewu.

Ketua KPPI Lampung Apriliati dalam sambutannya mengatakan, pelantikan enam DPC pada hari ini melengkapi struktur KPPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dengan lengkapnya struktur ini maka KPPI Lampung akan siap melaksanakan musyawarah daerah (musda) pada bulan Oktober mendatang.

“6 Oktober yang akan datang KPPI akan melaksanakan musda. Mari kita sukseskan pelaksanaan musda, siapapun yang akan terpilih berkewajiban meneruskan perjuangan KPPI dan harus kita dukung Bersama,” kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung tersebut.

Apriliati juga memaparkan bahwa pada pemilu 2019 lalu, jumlah perwakilan perempuan di DPR Provinsi Lampung sebanyak 17 orang atau 20 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya 12 orang saja.

Karena itu, Apriliati meminta agar KPPI bisa berkontribusi dalam pembangunan di provinsi Lampung, sehingga akan meningkatkan indeks demokrasi dan indeks kesetaraan gender.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut optimis KPPI bisa berperan aktif dalam melahirkan perda-perda yang memiliki perspektif gender. Ini tugas yang berat, namun bisa dilaksanakan jika bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki kepedulian dengan kaum perempuan.

“Menjadi tugas dari KPPI bekerjasama dengan stakeholder terkait. Kita bukan bicara politik semata, kita juga menangani masalah stunting, kekerasan perempuan, perlindungan anak, mewujudkan kota ramah anak. Bagaimana anggota legislatif yang juga anggota KPPI bisa melahirkan Perda-perda yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita kawal program yang berperspektif gender. Masyarakat menunggu kiprah kita semua,” ujar Apriliati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fitrianita Damhuri dalam sambutannya mengatakan, sangat mendukung kiprah KPPI di Lampung.

Menurut Fitrianita keberadaan KPPI telah mendorong partisipasi perempuan di dunia politik dan dapat melahirkan perda yang perspektif gender.

“Perempuan sudah mendapat kesempatan dan kesetaraan dengan laki-laki. Keterwakilan yang sudah mencapai 20 persen diharapkan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Saya yakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik, tapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi, menyebabbkan mereka enggan terlibat langsung,” kata Fitri. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading