DPRD
Apriliati Optimis KPPI Bakal Lahirkan Perda Yang Berkaitan Dengan Perempuan dan Anak
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung resmi melantik enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) KPPI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Senin, 6/9/2021.
Enam DPC yang dilantik tersebut adalah DPC Lampung Selatan, DPC Lampung Utara, DPC Lampung Tengah, DPC Kota Metro, DPC Way Kanan dan DPC Pringsewu.
Ketua KPPI Lampung Apriliati dalam sambutannya mengatakan, pelantikan enam DPC pada hari ini melengkapi struktur KPPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dengan lengkapnya struktur ini maka KPPI Lampung akan siap melaksanakan musyawarah daerah (musda) pada bulan Oktober mendatang.
“6 Oktober yang akan datang KPPI akan melaksanakan musda. Mari kita sukseskan pelaksanaan musda, siapapun yang akan terpilih berkewajiban meneruskan perjuangan KPPI dan harus kita dukung Bersama,” kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung tersebut.
Apriliati juga memaparkan bahwa pada pemilu 2019 lalu, jumlah perwakilan perempuan di DPR Provinsi Lampung sebanyak 17 orang atau 20 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya 12 orang saja.
Karena itu, Apriliati meminta agar KPPI bisa berkontribusi dalam pembangunan di provinsi Lampung, sehingga akan meningkatkan indeks demokrasi dan indeks kesetaraan gender.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut optimis KPPI bisa berperan aktif dalam melahirkan perda-perda yang memiliki perspektif gender. Ini tugas yang berat, namun bisa dilaksanakan jika bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki kepedulian dengan kaum perempuan.
“Menjadi tugas dari KPPI bekerjasama dengan stakeholder terkait. Kita bukan bicara politik semata, kita juga menangani masalah stunting, kekerasan perempuan, perlindungan anak, mewujudkan kota ramah anak. Bagaimana anggota legislatif yang juga anggota KPPI bisa melahirkan Perda-perda yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita kawal program yang berperspektif gender. Masyarakat menunggu kiprah kita semua,” ujar Apriliati.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fitrianita Damhuri dalam sambutannya mengatakan, sangat mendukung kiprah KPPI di Lampung.
Menurut Fitrianita keberadaan KPPI telah mendorong partisipasi perempuan di dunia politik dan dapat melahirkan perda yang perspektif gender.
“Perempuan sudah mendapat kesempatan dan kesetaraan dengan laki-laki. Keterwakilan yang sudah mencapai 20 persen diharapkan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Saya yakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik, tapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi, menyebabbkan mereka enggan terlibat langsung,” kata Fitri. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
