Connect with us

Lampung

Asik, Gubernur Arinal Dapat Penghargaan dari Kementan

Published

on

Foto: Gubernur Arinal saat menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian (istimewa)

 

Alteripost.co, Jakarta-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani 2021 dari Kementerian Pertanian (Kementan), yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Senin (13/09/ 2021).

Penghargaan ini diberikan oleh Kementan kepada 5 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota yang telah melakukan peningkatan produksi pangan, utamanya beras, jauh lebih tinggi dari ekspektasi yang telah ditetapkan.

Selain itu penghargaan juga diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja ekspor pertanian, melampaui target yang telah ditetapkan.

Penghargaan bidang pertanian tahun 2021 dengan Kategori Provinsi dan Kabupaten dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2019-2020, pada Peringkat Pertama diberikan kepada Provinsi Lampung.

Peringkat dua sampai peringkat kelima secara berurutan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan dan Jambi.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang terpilih menerima penghargaan Abdi Bakti Tani 2021, seraya berharap bahwa penghargaan tersebut dapat menginspirasi Kepala Daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama.

“Selamat kepada para Gubernur dan Bupati yang daerahnya terpilih untuk mendapatkan penghargaan Bidang Pertanian tahun 2021, Anda telah bekerja keras dan menginspirasi kepala daerah yang lain untuk juga bekerja keras berpacu meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ucapnya

Wapres menuturkan bahwa tujuan pembangunan pertanian di tanah air yang telah ditetapkan pemerintah meliputi tiga hal, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor.

Terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, pemerintah masih bisa menjamin ketersediaan 11 komoditas utama bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia, hingga minggu ketiga Agustus 2021 stok beras mencapai 7,60 juta ton dan total ekspor pertanian dari Januari hingga Juli 2021 mencapai 2,24 miliar Dollar AS, atau meningkat 8,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 29,59 persen.

Adapun Menteri Pertanian Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H dalam laporannya mengatakan bahwa Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas kinerja Pemerintah Daerah yang telah berkontribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia dan meningkatkan ekspor produk pertanian, juga sebagai rangkaian peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2021 yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2021.

“Bapak Wakil Presiden, yang didepan bapak ini adalah para Gubernur dan Bupati para penyelamat bangsa, yakni orang-orang yang bisa kita banggakan, inilah andalan Indonesia yang menjadi Pionir, penerobos untuk kepentingan bangsa, kebutuhan bangsa, dan harapan bangsa kedepan,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung dalam keterangannya usai menerima penghargaan menyatakan ucapan terimakasih kepada Wakil Presiden dan Kementan.

“Terima kasih atas penghargaan ini, semoga menjadi motivasi bagi Provinsi Lampung untuk dapat berprestasi lebih baik lagi,” ucap Gubernur.

Pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Sektor pertanian Provinsi Lampung mampu tumbuh secara positif.

Salah satunya dari besaran produksi padi, Provinsi Lampung Tahun 2020 mencapai sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 22,47 persen dari produksi padi tahun 2019.

Gubernur Lampung terus berkomitmen untuk membangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung yang diwujudkan dengan menentukan kebijakan strategis, yaitu berupa program Kartu Petani Berjaya (KPB). Program ini diharapkan memberikan berbagai kemudahan kepada petani dalam proses produksi dan Pemasaran hasil pertanian.

Pada berbagai kesempatan Gubernur Arinal Djunaidi juga mengungkapkan peran Provinsi Lampung dalam menopang sekitar 40 persen kebutuhan berbagai produk pangan DKI Jakarta.

Tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung. Sebagaimana data resmi yang dilansir BPS pada 5 Agustus 2021, untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung juga menunjukan trend yang positif. Besaran pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2021 secara q-to-q, Lampung tumbuh 3,04 persen dan Triwulan II-2021 tumbuh 6,69 persen, angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi Se-sumatera. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Published

on

Foto: Capaian Opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Lampung

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.

“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading