Lampung
PMI Provinsi Lampung Gelar Rapat Persiapan Kegiatan Vaksinasi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Lampung mengikuti kegiatan zoom meeting bersama PMI Pusat, bertempat di Markas PMI Provinsi Lampung Jalan Hasanuddin Bandarlampung, Senin (20/09/2021).
Zoom meeting diselenggarakan sebagai tindak lanjut rencana vaksinasi Covid-19 yang dijadwalkan akan diadakan di beberapa titik di Provinsi Lampung, yang bakal dilaksanakan mulai hari ini 20 September 2021.
Dalam kegiatan vaksinasi tersebut, direncanakan PMI Lampung mendapat alokasi 50.000 dosis vaksin untuk 25.000 orang sasaran.
Sementara alokasi vaksin dibagi masing – masing untuk 3.000 peserta pada setiap Kabupaten yang siap dan untuk 7.000 peserta di PMI Provinsi.
Saat ini ada 6 PMI Kabupaten yang telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan vaksinasi, yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya masih akan berkoordinasi.
Pada beberapa kesempatan, Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus PMI Provinsi Lampung untuk bergerak bersama membangun sinergi untuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Termasuk pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang akan dilakukan oleh PMI Provinsi Lampung.
Sebagaimana disampaikan saat hadir pada acara peringatan HUT PMI tahun 2021 beberapa waktu lalu yang mengusung tema Bergerak Bersama Untuk Sesama.
Riana Sari berharap, pengurus PMI harus bergerak bersama dalam jalinan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan serta mempererat dan memperluas jejaring kemitraan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan kemanusiaan.
“Saya mengajak semua pihak agar kita dapat bersinergi bersama untuk menunaikan tugas kemanusiaan,” ajak Riana Sari. (rls)
Lampung
Gubernur Rahmat Mirzani Tingkatkan Kesejahteraan Petani Singkong di Lampung: Harga Kompetitif Dibanding Daerah Lain
Alteripost Bandar Lampung – Provinsi Lampung, sebagai salah satu sentra produksi singkong di Indonesia, telah menetapkan harga resmi singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15% pada 23 Desember 2024. Namun, implementasi harga ini menghadapi kendala karena beberapa perusahaan tapioka di Lampung Timur memilih tutup dan belum mengindahkan keputusan tersebut.
Pada 31 Januari 2025, Kementerian Pertanian menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15%, berlaku secara nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya dalam mensejahterakan petani dan mendorong pengusaha untuk mematuhi aturan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dan sudah berlaku mulai 31 Januari 2025,” ujarnya.
Di provinsi lain, harga singkong cenderung mengikuti ketetapan nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Namun, implementasi harga ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan kesepakatan antara petani dan industri setempat. Misalnya, di beberapa daerah, harga singkong sempat anjlok akibat produksi berlebih dan rendahnya mutu singkong, sehingga kalah bersaing dengan tepung tapioka impor dari Thailand dan Kamboja.
Dengan demikian, meskipun terdapat ketetapan harga nasional, perbedaan harga singkong bahan tapioka antara Lampung dan provinsi lainnya dapat terjadi akibat faktor-faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi pasar, kualitas singkong, dan respons industri terhadap kebijakan tersebut.
Selanjutnya, Gubernur berencana untuk kembali bertemu dengan perusahaan singkong di Lampung, guna mencapai formulasi tata niaga singkong yang baik di Lampung.
Guna menekan biaya produksi petani, Gubernur Mirza juga mendorong swasembada pupuk. Gubernur menjelaskan bahwa saat ini 70% dari Harga Pokok Produksi (HPP) petani berasal dari biaya pupuk, sehingga swasembada pupuk menjadi kunci untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kesejahteraan petani singkong di Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani dapat meningkat, dan stabilitas harga komoditas ini terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi petani dan perekonomian daerah. (*)
Herlinawati Qudrotul Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Tuba Periode 2025-2030
Eva Dwiana Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025
Eva Dwiana Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI Bandar Lampung
