Lampung
Kunker Ke Tubaba, Riana Sari Mendorong Organisasi Keperempuanan Saling Bersinergi
Alteripost.co, Tulangbawang Barat-
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) bertempat di Islamic Center, Rabu (22/09/221).
Kunker dilaksanakan dalam rangka memberikan arahan dan pembinaan kepada TP. PKK dan organisasi – organisasi di bawah kepemimpinannya.
Berbagai kegiatan digelar oleh beberapa organisasi dibawah kepemimpinan Riana Sari Arinal, diantaranya Senam Lampung Berjaya oleh Yayasan Jantung Indonesia (YJI), aksi donor darah oleh PMI, Pengobatan gratis oleh Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Kampanye Gizi, Perpustakaan Keliling dan kegiatan pendukung lainnya.
Sementara, Ketua TP. PKK Kabupaten Tulangbawang Barat, Hj. Cornelia Umar, menyambut kedatangan Ketua TP. PKK dihalaman Islamic Center Kabupaten Tulangbawang Barat yang dilanjutkan dengan menyaksikan Senam Lampung Berjaya.
Menurut Ketua TP. PKK Kabupaten Tulangbawang Barat bahwa seluruh jajaran Pengurus PKK Kabupaten Tulangbawang Barat siap mendukung Program TP. PKK Provinsi Lampung, Program – program kegiatan dilakukan selaras dengan Program PKK Provinsi Lampung melalui kegiatan yang dilaksanakan organisasi terkait, seperti LKKS, PAUD, PMI dan Literasi serta organisasi lainnya yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan berkelanjutan.
TP. PKK Kabupaten Tulangbawang Barat secara terus menerus melaksanakan upaya pencegahan stunting melalui Kampanye gizi produk pertanian dengan konsumsi protein hewani yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) untuk mencegah stunting pada anak – anak yang merupakan generasi penerus harapan bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Riana Sari Arinal menyerahkan bantuan secara simbolis berupa bantuan untuk anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, bantuan budidaya ikan dalam ember, bantuan Sembako, bantuan bagi pengrajin batik, bantuan buku untuk Desa, bantuan untuk anak disabilitas, bantuan daging, susu dan telur untuk anak – anak sekolah.
Mengawali sambutannya Ketua TP PKK Provinsi Lampung mengapresiasi seluruh Pengurus TP. PKK Kabupaten Tulangbawang Barat yang telah bersinergi bersama berbagai organisasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan menyentuh langsung kepada masyarakat.
Organisasi – organisasi dibawah kepemimpinan Riana Sari Arinal diharapkan dapat menjalin kerjasama antar organisasi, membantu pemerintah dalam pembangunan daerah dan menunjukkan karyanya kepada masyarakat dengan tindakan nyata seperti pada hari ini.
Menurut Riana Sari, saat ini seluruh organisasi dibawah kepemimpinannya fokus pada upaya pencegahan dan penanganan dampak Pandemi, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.
Terkait inovasi dan potensi daerah, Riana Sari mendorong Kabupaten/Kota untuk memunculkan ciri khas daerahnya masing – masing melalui kerajinan Batik yang banyak disukai masyarakat di Indonesia.
“Saya sangat berharap agar Setiap Kabupaten mempunyai Batik yang berciri khas daerahnya masing – masing,” ucap Riana Sari.
“Mungkin Tulangbawang Barat bisa mengembangkan batik dengan motif aksara, silahkan saja,” lanjutnya.
Mengakhiri sambutannya, Riana Sari Arinal menyoroti masalah stunting yang angkanya masih cukup tinggi, dirinya berpesan kepada Ibu – ibu untuk aktif dalam UP2K, memberikan asupan gizi kepada anak – anak dengan makanan yang bernilai gizi tinggi serta melakukan upaya – upaya peningkatan nilai gizi makanan.
Diakhir acara dilakukan kampanye gizi oleh Ketua TP. PKK didampingi Ketua TP. PKK Kabuoaten Tulangbawang Barat dengan kegiatan membagikan telur kepada anak – anak sekolah.
Turut mendampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Kadis PPPA, Kadis Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Perpustakaan dan Arsip. (Rls)
Alteripost.co, Jakarta-
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah / BMD & Aset BUMD dalam rangka optimalisasi PAD bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza secara lugas menyampaikan dinamika sengketa agraria dan tata kelola pertanahan di Lampung, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan perambahan kawasan hutan register.
Gubernur memaparkan bahwa Lampung merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Sumatera dan memiliki populasi terbesar kedua, di mana hampir 70 persen penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Kenaikan harga komoditas dalam beberapa waktu terakhir dinilai memicu peningkatan eskalasi konflik lahan di tengah masyarakat.
“Artinya, setelah harga komoditas ini bagus semua, banyak sekali konflik-konflik yang muncul ya, meski sudah banyak, akhirnya sekarang lebih sering muncul. Hampir tiap minggu, hampir sebulan tiga kali empat kali kami menerima demo tentang masalah konflik,” ujar Gubernur Mirza.
Ia merinci sejumlah kendala mendasar terkait HGU, mulai dari lahan HGU yang diserobot, HGU telantar yang tidak ditata, hingga konsesi yang masa berlakunya telah berakhir namun belum segera ditertibkan. Di sisi lain, pemerintah daerah belum diberi ruang wewenang maupun pembagian insentif ekonomi dari sektor tersebut.
“Dan kami selama ini kan tidak pernah dimintai keterangan, dimintain pendapat, atau punya wewenang untuk ikut menata HGU-HGU tersebut,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa nihilnya kontribusi PAD dari sektor perizinan HGU ke kas kabupaten/kota membuat kepala daerah menghadapi beban dilematis, saat terjadi benturan antara kepentingan pemegang konsesi dengan masyarakat.
“Apalagi dengan HGU ini pemerintah kabupaten/kota ini gak punya PAD kan, gak dapat PAD dari sini. Jadi, saya rasa ke depan kalau ada PAD dari urusan pertanahan HGU dan lain-lain, mungkin ini akan menjadi semangat bagi para kepala daerah, terutama kabupaten/kota, itu untuk ikut menjaga penataan HGU-HGU kita,” tambahnya.
Selain HGU, Gubernur Mirza juga membeberkan realitas faktual di kawasan hutan register. Dari total 1 juta hektare kawasan hutan di Lampung, sekitar 500 ribu hektare telah mengalami alih fungsi menjadi permukiman padat penduduk yang dilengkapi sarana publik.
“Yang 500.000-nya itu sudah dirambah, ya, sudah tidak berbentuk hutan lagi. Sudah ada desa, sudah ada puskesmas, dan macam-macam lah, sudah berwujud hampir mirip kota,” jelasnya.
Mengingat kondisi fisik di lapangan yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sulit untuk direstorasi secara total, Gubernur meminta dukungan parlemen dan pemerintah pusat agar mempercepat skema regulasi penataan legalitas, termasuk melalui mekanisme perizinan/pelepasan kawasan hutan.
“Kami mencoba menata itu kembali, ini tidak mungkin, karena kan kawasan hutan. Jadi, saya sepakat tadi dengan rekan gubernur, bagaimana kita ikut menata dalam IPPKH itu agar dipercepat prosesnya. Karena bagaimanapun juga, ketika diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak akan sanggup menata itu kembali menjadi kawasan hutan, karena bentrokannya sudah sangat lama,” kata Gubernur Mirza.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mendorong terbitnya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat dan regulasi DPR RI yang memberikan kewenangan serta porsi PAD proporsional bagi daerah, demi terciptanya kepastian hukum aset dan keadilan agraria di Provinsi Lampung. (Rls)
Dua Bacalon Ketua SMSI Bandarlampung Serahkan Berkas Pendaftaran
Bupati Waykanan Ambil Bagian Dalam Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 di Lampung
Gubernur Lampung Dorong Penataan HGU dan Kawasan Hutan di RDP Bersama Komisi III DPR RI
