Ruwajurai
Upaya Pemprov Lampung Buat Masyarakat Disiplin Taat Pajak Menuai Apresiasi Dewan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Untuk mendorong masyarakat agar membayar pajak tepat pada waktunya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung di tahun 2022 berencana meluncurkan program pemberitahuan melalui Short Massage Service (SMS). Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (Hearing) beberapa waktu lalu antara Komisi III DPRD bersama pihak Bapenda Lampung.
Sekertaris Komisi III DPRD Lampung Hanifal mengatakan bahwa pihaknya mendorong program tersebut agar dapat terlaksana sesuai peruntukannya.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung tersebut, Bapenda memang mesti aktif dalam mensosialisasikan atau mengingatkan kepada masyarakat yang wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Sambung Hanifal, langkah mensosialisasikan dan mengingatkan para wajib pajak tersebut, dampak positifnya untuk terus memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Lampung.
“Kita dukung inovasi yang akan dilakukan pihak Bapenda Lampung, selagi itu dampaknya baik untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada, maka kita support,” ujarnya baru-baru ini.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Lampung melalui Sekertaris Badan Jon Novri mengatakan bahwa program tersebut secara umum, bentuknya hanya pengingat melalui SMS.
“Jadi ya teknisnya kita menginfokan kepada wajib pajak satu bulan sebelum jatuh tempo. Ini bentuknya sebagai pengingat saja kepada masyarakat agar disiplin dan taat membayar pajak,” ucapnya. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Sejumlah warga kembali menggelar orasi untuk keempat kalinya di depan Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Senin (28/4/2025), menuntut Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengambil langkah konkret dalam penanganan masalah banjir di kota tersebut.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 25 April 2025, di mana Wali Kota Eva Dwiana sempat berencana berdialog dengan massa. Namun, warga menolak pertemuan di dalam kantor dan meminta Wali Kota berdialog secara terbuka di tengah panas terik bersama warga.
Salah satu peserta aksi, Zaskia Melisa, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya pemberitaan media lokal terkait persoalan banjir di Bandar Lampung.
“Seperti yang kawan-kawan lihat, berita soal banjir sudah naik sampai ke tingkat nasional, namun hanya satu media besar di Lampung yang memberitakannya. Media-media lokal seolah bungkam,” kata Zaskia saat diwawancarai.
Ia menegaskan pernyataannya itu merupakan hasil pengamatan pribadi dari perkembangan media sosial, dan bukan tuduhan terhadap institusi tertentu.
“Rules-nya biasanya dari lembaga individu, kemudian ke lembaga kecil, akun-akun pergerakan, lalu ke media nasional. Sementara media lokal di Lampung belum terlihat menyuarakan isu ini. Saya melihat ini dari sudut pandang objektif, tanpa bermaksud menuduh,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan yang menyebutkan bahwa peserta demo bukan warga Bandar Lampung, Zaskia memberikan klarifikasi.
“Aku sedikit tertawa. Apakah kita harus menjadi warga Palestina untuk berbicara soal Free Palestine? Kan tidak. Aku orang Lampung, hanya saja secara administrasi belum pindah menjadi warga Bandar Lampung. Aku kuliah dan tinggal di sini, punya rasa kemanusiaan, maka aku juga berhak menyuarakan aspirasi,” tegasnya.
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan Kasat Pol PP bersama Kapolsek berupaya bernegosiasi dengan massa aksi. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara massa dan petugas Pol PP, saat sejumlah warga mencoba merangsek masuk ke dalam kantor walikota. Namun situasi akhirnya berhasil dikendalikan.
Hingga massa membubarkan diri, Wali Kota Eva Dwiana belum dapat ditemui. Aparat gabungan dari Pol PP dan Kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. (TIM).
Dipimpin Sekda, Pemkab Tuba Gelar Upacara Bendera Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-117
Gubernur Lampung Apresiasi Pengungkapan 14,9 Kg Sabu Oleh BNNP di Mesuji
Komitmen Lampung Bangun Desa Lewat Koperasi Merah Putih
