Bandar Lampung
Walikota Bandar Lampung Hadiri Rakor Pemenuhan Readiness Criteria Optimalisasi IPLT
Alteripost.co Bandar Lampung – Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pemenuhan readiness criteria optimalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Bandar Lampung, oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR di Hotel Emersia. Kamis (2/12/2021).
Hadir dalam acara ini, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung Maria Doeni Isa, beserta jajaran, SNV Indonesia, Bambang Pujianto serta Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
Dalam sambutannya, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengucapkan terima kasih kepada kementerian PUPR RI melalui Dirjen Cipta Karya Wilayah Lampung atas bantuan kepada Pemkot Bandar Lampung dalam pembangunan IPLT di Tempat Pembuangan Akhir Bakung.
Lanjut Walikota, IPLT Bandar Lampung akan segera beroperasi dan merupakan yang pertama di Provinsi Lampung. IPLT Bandar Lampung akan menjadi sumber pendapatan daerah dengan menyediakan layanan jasa sedot tinja dan mengolah lumpur tinja menjadi pupuk.
“Alhamdulillah segera mungkin beroperasi. Ini kebanggaan kita dan tidak terduga, ternyata tinja bisa memberikan peningkatan APBD untuk Kota Bandar lampung, bunda berharap kerjasama dari seluruh masyarakat, karena pemerintah kota (Pemkot) akan keliling ke rumah warga dan perkantoran untuk jasa penyedotan tinja”. Ungkapnya.
Sementara itu Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Maria Doeni Isa, mengapresiasi kerjasama Pemkot Bandar Lampung. “Insyaallah bermanfaat untuk masyarakat Bandar Lampung, menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat sejahtera”. (*).
Bandar Lampung
Sidak Wamendagri, Bandar Lampung Siap Jadi Percontohan WFH ASN
Alteripost Bandar Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (10/4), guna memantau pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya penerapan skema kerja fleksibel berbasis lokasi atau work from home (WFH).
Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800 tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Akhmad Wiyagus menegaskan, kepala daerah diminta menerapkan sistem kerja kombinasi antara work from office (WFO) dan WFH guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja ASN tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Saya datang ke Lampung atas perintah Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga kualitas layanan meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
“Di Mal Pelayanan Publik, seluruh loket tetap beroperasi normal. Tidak ada pengurangan layanan, masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Wiyagus juga memastikan sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan unit kedaruratan tetap beroperasi penuh dan tidak terdampak kebijakan WFH.
Menurutnya, kebijakan work from anywhere (WFA) bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari transformasi besar birokrasi. Tujuannya antara lain meningkatkan efisiensi kerja ASN, menjamin pelayanan publik tetap optimal, serta mempercepat digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). “Ini tidak bisa dihindari, harus kita percepat,” tegasnya.
Ke depan, kata dia, evaluasi berkala akan terus dilakukan, termasuk terkait potensi penghematan listrik, air, hingga penggunaan kendaraan dinas. Dengan hasil sidak yang positif, Bandar Lampung dinilai siap menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Eva Dwiana mengaku kunjungan Wamendagri dilakukan secara mendadak dan menjadi momentum evaluasi bagi jajarannya.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wamen. Ini jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ASN di Bandar Lampung,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot Bandar Lampung baru menerapkan WFH sebesar 20 persen. Namun, ke depan angka tersebut akan ditingkatkan secara bertahap. “Insyaallah minggu depan akan kami evaluasi kembali. Targetnya bisa mencapai 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat,” tandasnya.(*)

