Connect with us

Ruwajurai

Jalan Sering Rusak Belum Tentu Salah Kontraktor, Begini Penjelasan Eks Ketua LKPJD Lampung

Published

on

Foto: Eks Ketua LKPJD Lampung Faishol Djausal (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Jalan yang baru dibangun tapi sudah rusak di berbagai daerah di Lampung viral di berbagai akun medsos. Bahkan jalan baru diaspal sudah terkelupas dan tumbuh rumput

Umumnya, warga berasumsi pekerjaan buruk akibat salah penyedia jasa konstruksi alias kontraktor. Tapi dalam beberapa kasus, belum tentu juga karena faktor pemborong.

Menurut pengalaman mantan Ketua Lembaga Pembina Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Lampung, H. Faishol Djausal, dalam setiap proyek harus diperhatikan spek dan volume.

“Kalau menyimpang dari spek dan volume tentu jalan cepat rusak. Tapi kalau sudah sesuai spek dan volume tapi jalan tetap cepat rusak berarti ada yang salah di perencanaan,” kata H. Faishol Djausal, Sabtu (18/22/2021 lalu.

Menurut dia, perencanaan merupakan tahapan penting dalam setiap pekerjaan. Dia mencontohkan, badan jalan belum layak langsung hotmik atau harusnya rigid karena berbagai faktor, tapi dalam perencanaan tetap harus dihotmiks. Tentu saja hancur setalah serah terima,” kata Faishol.

Setiap proyek, terang dia, didahului rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau pre construction meeting (PCM). Rapat ini merupakan pertemuan unsur terkait pelaksanaan proyek.

Semestinya PCM adalah awal mulai kerja yang dihadiri orang teknis. Saat itu, pengawas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) menjelaskan secara detil pekerjaan, seperti dari titik nol pekerjaan.

‘Kalau kondisi perencanaan jalan tak sesuai harus diubah. Jika tak mencukupi dananya, harus dilakukan perubahan atau contract change order (CCO). Memang, yang paling sering terjadi kontraktor bekerja tak sesuai spek dan volume. Tapi bisa juga karena salah perencanaan yang dilakukan konsultan,” kata dia.

Umumnya, kata dia, kebanyakan kontraktor tak mengerti dan asal kerja. Padahal, kontraktor boleh usulkan perubahan jika tak sesuai kondisi lapangan.

“Contoh dalam perencanaan proyek langsung dihotmiks tapi begitu diaspal rusak. Berarti pondasinya salah,” kata Faishol yang juga Komisaris PT Rindang Tiga Satu Pratama itu.

Perencanaan merupakan tanggung jawab penyedia dengan menunjuk konsultan lalu ditender secara fisik.

“Jika perencanaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan tentu spek tak masuk. Umumnya yang terjadi banyak perencanaan tak sesuai kondisi lapangan, karena hanya dibuat di belakang meja,” jelasnya dia.

Seharusnya, perencanaan itu benar-benar survei ke lapangan dan lihat benar kondisi lapangannya. Konsultan pengawas dan pejabat PPK adalah mitra dari kontraktor. Jadi setiap masalah di lapangan sebaiknya dikonsultasikan bersama.

“Kontraktor dibina, karena kalau setelah pekerjaan selesai ada kegagalan mungkin itu karena termasuk pengawasan yang kurang aktif mengawasi,” ujar dia.

Selain itu, dalam perencanaan perhatikan juga jumlah dan jenis kendaraan yang melintas dan segresi tanah.

“Bayangkan kalau kontaktor ikut-ikutan saja. Selesai tender pasti bermasalah,” kata Faishol yang juga mantan Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Provinsi Lampung itu.

Untuk itu dia menyarankan kepada kontraktor saat memulai pekerjaan agar melihat kondisi lapangan. Apakah perencanaan betul-betul sudah sesuai volume dan spek atau perlu revisi berdasarkan kajian teknis.

Sewaktu melaksanakan pekerjaan, secara teknis harus mengikuti aturan di spek, jika tidak akan terjadi gagal konstruksi. Sebaiknya semua material yang dipakai sudah lulus uji laboratorium. Tes laboratorium ini juga menjadi kunci utama cepat tidaknya jalan rusak.

“Sebaiknya material yang dipakai sudah lulus uji lab. Termasuk badan jalan lakukan tes kepadatan,” ucap Pria yang akrab disapa Ayah tersebut. (Rls/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ruwajurai

Kakanwil Kemenkumham Sorta Delima Membuka Peresmian 92 Desa Sadar Hukum Provinsi Lampung Tahun 2024

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing membuka Peresmian 92 Desa/kelurahan Sadar Hukum Provinsi Lampung Tahun 2024, di Swiss-Belhotel Lampung, Selasa (25/6/2024).

“Terdapat 92 Desa/kelurahan dari 14 Kabupaten/kota yang akan diresmikan. 60 Desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan sadar hukum sejak tahun 2022 dan 32 (tiga puluh dua) Desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan sejak tahun 2023,” jelas Sorta.

Sorta menjelaskan, 92 (sembilan puluh dua) Desa/kelurahan ini telah memenuhi persyaratan penilaian 4 (empat) dimensi yaitu: dimensi akses informasi, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi.

“Selain itu, Desa/kelurahan ini telah melalui berbagai tahapan pembentukan, pembinaan dan penilain desa sadar hukum. Para penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan perwakilan dari berbagai unsur baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum telah melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa/kelurahan baik langsung maupun tidak langsung,” ucapnya.

Penyuluhan hukum, lanjutnya, meliputi berbagai isu hukum meliputi perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, pencegahan KDRT, bahaya penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan UMK di Desa/kelurahan melalui pelindungan kekayaan intelektual dan pendirian perseroan
perorangan.

“Kami juga telah mendorong peran kepala Desa/lurah sebagai paralegal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya. Baru saja
di bulan Juni, 12 (dua belas) Kepala Desa/Lurah di Provinsi Lampung memperoleh predikat Non-Litigation Peace Maker bahkan 1 (satu) orang Kepala Desa masuk kategori Top 10 (sepuluh) yakni kategori 10 (sepuluh) peserta Paralegal Academy terbaik,” jelasnya.

Capaian ini, tambah Sorta, merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, Para Aparat Penegak Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Lampung.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggitingginya kepada Bapak/Ibu yang telah bersama-sama dengan kami
dalam melaksanakan pembentukan dan
pembinaan kepada Desa/kelurahan di Provinsi Lampung. Kami juga mengucapkan terima
kasih kepada Forkompimda Provinsi Lampung atas dukungannya,” kata dia.

Dalam sambutan Pj Gubernur Lampung Samsudin yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik diresmikannya 92 (Sembilan puluh dua) Desa Sadar Hukum di Provinsi Lampung, yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Desa Sadar Hukum, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, menetapkan empat dimensi sebagai indikator penilaian: Dimensi Akses Informasi: Dimensi Akses Implementasi Hukum: Dimensi Akses Keadilan: Dimensi Sukses Demokrasi dan Regulasi,” kata Sekda.

Dengan adanya penilaian berdasarkan dimensi-dimensi ini, kata Sekda, Desa Sadar Hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan hukum dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung penguatan sistem hukum di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun negara yang berkeadilan dan berperadaban.

“Desa Sadar Hukum tidak hanya menjadi implementasi dari amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Sekda menjelaskan, Kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama akan sulit tercapai.

“Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang secara otomatis memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum. Oleh karena itu, memasyarakatkan hukum menjadi suatu keharusan yang perlu kita wujudkan melalui upaya terus-menerus. Dengan menyebarkan pengetahuan hukum, kita dapat memastikan bahwa semakin banyak orang yang mampu memahami hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta proses-proses hukum yang berlaku di negara kita,” jelasnya.

Desa Sadar Hukum di Lampung adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum, yang mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta turut berkontribusi dalam membangun negara yang berkeadilan.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, kita mampu menggerakkan roda keadilan dan memperkuat fondasi negara kita sebagai negara hukum yang tangguh,” tutupnya. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading