Connect with us

Lampung

Gubernur Arinal Djunaidi Kukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung

Published

on

Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Periode 2022-2024, di Gedung Pusiban, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (07/02/2023).

Menurut Gubernur, pengukuhan tersebut berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah, maka di setiap daerah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung wajib dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Provinsi Lampung telah membentuk FPK berdasarkan SK Gubernur Nomor : G/811 /VI.07/HK/2022, hal ini menjadi sangat penting guna mengantisipasi timbulnya berbagai potensi konflik dan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas,” tutur Gubernur.

Untuk diketahui, Gubernur mengatakan bahwa Provinsi Lampung saat ini menduduki peringkat 3 (tiga) penanganan konflik sosial dan capaian indeks demokrasi dengan skor 80,18 yang menandakan telah terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

“Salah satu upaya yang akan kita lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan secara bersama-sama kita menjaga keutuhan dalam bermasyarakat,” ucap Gubernur.

Kemudian dalam rangka menyambut pemilu tahun 2024, agar meminimalisir potensi konflik ancaman di daerah, Gubernur menilai bahwa FPK perlu turut serta menjaga keutuhan, Persatuan, dan kesatuan NKRI dalam kebhinekaan.

“Untuk itu pada kesempatan ini, saya menekankan kepada FPK untuk turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan pemahaman bahwa keragaman itu bukan perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk kemajuan, serta turut menyajikan laporan informasi secara cepat dan akurat kepada Kepala Daerah sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan,” tegas Gubernur.

Ketua FPK Provinsi Lampung Prof. Bustomi Rosadi, M.S dalam sambutannya mengatakan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah benar-benar dari masyarakat, dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.

Sementara itu, Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung Drs. M. Firsada, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya FPK adalah Sebagai wadah Komunikasi dan konsultasi serta kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Adapun tujuannya yakni adalah untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar ras, suku, etnis, di kalangan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam melaksanakan program pembauran kebangsaan, agar dapat di pahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

Hadir pada kegiatan tersebut Kabinda Lampung Brigjen Pol Hasena, S.I.K., M.M, serta 30 perwakilan organisasi suku, ras, etnis dan agama di Provinsi Lampung. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

TPID Provinsi Lampung Siapkan Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Jelang momen Bulan Suci Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID yang diikuti oleh Bupati/Walikota, jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)” ucap Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung, pada kegiatan HLM TPID. Rabu (21/2/2024) di KPw BI Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga. “Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya”. Ujarnya.

Berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jum’at, 16 Februari 2024. Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.

Langkah konkrit atasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau, agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis”. Lanjutnya.

Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung. “Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%”. Ucap Ir. Fahrizal Darminto, MA., Sekda Provinsi Lampung.

‘Optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat, terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota”. Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building. “Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuateL eektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung”. Ucap Junanto Herdiawan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 mengusung tema “Pengendalian Inflasi yang Forward Looking dan Berbasis Risiko”, dengan 3 sinergi program a.l.(i) pengendalian inflasi yang disertai Penguatan Rantai Pasok Domestik; (ii) hilirisasi pangan di sisi hulu dan hilir berbasis best agricultural practices; dan (iii) penguatan awareness dan kapabilitas TPID. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading