Lampung
Rakor Pengamanan Pemilu dan Siaga Bencana 2024, Gubernur Arinal Wujudkan Pemilu Aman dan Siap Antisipasi Bencana Alam di Provinsi Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang aman dan antisipasi bencana alam saat pemilu di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 dan Siaga Bencana di Wilayah Provinsi Lampung di Aula Mahan Agung, Rabu (7/2/2024).
Arinal meminta agar semua memiliki komitmen yang sama dalam menyukseskan pemilu yang Luber yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jurdil yaitu Jujur dan Adil.
Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua se- Sumatera dan terbanyak kedelapan se-Indonesia.
“Mari bersama-sama kita wujudkan kesuksesan ini,” ujar Arinal.
Arinal mendorong situasi yang aman, damai dan kondusif di Provinsi Lampung agar dipertahankan.
Untuk itu, Ia meminta persiapan yang matang dan koordinasi yang baik terus dilakukan dalam rangka agar masyarakat Lampung bisa melaksanakan pemilu dengan rasa nyaman untuk menentukan hak pilihnya.
“Karena ini dari kita dan untuk kita semua. Ini semua harus kita jaga demi kelancaran menuju jalannya pemilu yang demokrasi. Harus kita junjung tinggi,” katanya.
Menurutnya, perlu untuk dilakukan deteksi dini dan cegah dini terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,” ujarnya.
Arinal menekankan yang tidak kalah penting yakni untuk dilakukan mitigasi bila terjadinya bencana khususnya saat berlangsungnya pemilu.
“Tantangan bencana kapan saja dan dimana saja, kita harus antisipasi ini. Namun kita semua berdoa agar dijauhi dari marabahaya, diberi perlindungan dari Allah SWT,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ia meminta agar semua untuk terus menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar semua pemangku kepentingan dan mewaspadai serta mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.
“Jaga netralitas TNI/Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pemilu dan pilkada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien,” ujarnya.
Terakhir, Arinal mengajak untuk meningkatkan sinkronisasi dan integrasi serta interkoneksi antar Forkopimda dengan lainnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Termasuk bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Tim Pengawasan Ormas, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan selama kegiatan masa kampanye di Provinsi Lampung, secara umum berjalan aman, tertib dan lancar.
Ia menyebut pihaknya menerjunkan personel, baik untuk terhadap pengamanan pemilu maupun kesiapan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana.
Helmy menuturkan Polri khususnya Polda Lampung juga berkomitmen menjunjung tinggi prinsip netralitas.
Hadir pada kesempatan itu diantaranya Kabinda Lampung Brigjen Pol. Harseno, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar.
Kemudian, dari pihak Basarnas, para tokoh agama, dan para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(*)
Lampung
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)

