DPRD
Anggota DPRD Joko Santoso Menilai, Masyarakat Harus Mampu Memahami dan Menerapkan Nilai Pancasila
Alteripost Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Joko Santoso menilai, masyarakat harus mampu memahami dan menerapkan nilai pancasila sehingga tidak mudah termakan informasi yang memecah belah. Karena, pancasila tidak hanya pada saat di bangku sekolah saja, namun perlu terus dipelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari.
”Masyarakat harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, dengan begitu tidak ada penyebaran paham radikal,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini terkait agenda rutin pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung tentang sosialisasi Pembinaan Idelogi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan.senin (12/02/2024).
Menurut Jolo Santoso sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga merupakan tanggung jawab wakil rakyat mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI. Masyarakat, terusnya, juga agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Karena ideologi Pancasila merupakan filosofi yang menjadi pandangan hidup masyarakat dalam melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,”pungkasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
