DPRD
Anggota DPRD Syarif: Bakal Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Mahasiswa
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syarif Hidayat siap melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila kepada kalangan mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di provinsi Lampung.
Menurutnya, hal ini penting dilaksanakan di tengah arus informasi dan teknologi yang kian pesat,. Banyak celah dan ruang yang bisa disalahgunakan orang untuk merusak keutuhan dan persatuan bangsa.
Dengan penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan kepada mahasiswa, perlu terus disosialisasikan agar generasi penerus bangsa memiliki karakter dalam berbangsa dan bernegara,” kata Syarif Hidayat.
Syarif juga mengatakan, nilai-nilai luhur pancasila juga harus dipahami generasi muda, karena dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme, “Apalagi jika dilaksanakan sepenuh hati, akan semakin mencintai dan bersemangat untuk membangun negeri ini,” ujarnya.
Syarif menjelaskan rencana ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari akan datang. Agenda, kata Syarif. Selasa (15/2/2024).
Akan mengumpulkan pribadi-pribadi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan ekstrakulikuler.
”Akan kita gabungkan mereka di luar kampus supaya ada lebih keakraban dan lebih mudah sosialisasinya. Saya dulu juga tergabung dalam organisasi mahasiswa fakultas teknilk, jadi ini rerncananya,” katanya.(*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
