Lampung
Gubernur Arinal dan Riana Bersama Ribuan Masyarakat Lampura ikuti Pengajian Akbar Pemprov Lampung
Alteripost Lampung Utara – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal bersama ribuan masyarakat Lampung Utara ikuti Pengajian Akbar Pemerintah Provinsi Lampung, di Stadion Sukung, Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (21/5/2024).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa Pengajian Akbar ini bukan hanya menjadi sekadar ritual, tetapi menjadi tonggak awal dalam memperkuat pondasi keimanan kita.
“Mari kita jadikan pengajian ini sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan agama, mempererat tali silaturahmi, dan menguatkan komitmen kita untuk senantiasa berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama,” ujar Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal menjelaskan sebagai pemerintah, kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Lampung Utara, serta menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah.
“Saya percaya bahwa kepedulian bukanlah
hanya sekadar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat
memberikan dampak positif bagi kehidupan setiap individu,” ujarnya.
Oleh karena itu, dalam
kesempatan tersebut, Gubernur Arinal memberikan sejumlah bantuan diantaranya
Bantuan Pupuk Organik Padat 400 Ha, Benih Jagung 1500 Ha; Bantuan Irigasi Perpom 11 Unit; Motor Roda Tiga, mesin pemotong rumput; Bantuan bibit ikan Gurame, Lele, Nila dan pakan ikan bagi 3 Kelompok Pembudidaya Ikan di Lampung Utara.
Kemudian, bantuan bedah rumah 2 unit dengan nilai Rp. 20jt per unit; bantuan untuk pembangunan SMA; sertifikat tanah sejumlah 4420; bantuan 4 kursi roda dan 150 paket sembako; bantuan 2 masjid, 3 mushola dan TPA; bantuan anak yatim dan 150 sak beras. Juga, Bantuan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku dan BOP Vaksinasi PMK; Penyerahan Sertifikat Halal UMKM dan Sertifikat Hibah Tanah; dan alat olahraga Sepakbola.
Selain itu, pada tahun 2024 juga Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan sejumlah Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur berupa jalan di Kabupaten Lampung Utara senilai Rp74 milyar yaitu Rehabilitasi Jalan Ruas Kotabumi –
Bandar Abung; Rehabilitasi Jalan Ruas Negara Ratu – Sp. Tujok; Rehabilitasi jalan Ruas Negara RatuGunung Betuah; Preservasi Jalan Ruas Kotabumi – Ketapang; Preservasi Jalan Ruas Ketapang – Negara Ratu; Preservasi Jalan Ruas Negara Ratu –
Sp.Soponyono; Rekontruksi Jalan Taman Siswa-Raja Asli.
Selain itu, dalam upaya peningkatan
kesejahteraan petani melalui peningkatan
produksi pertanian, Pemerintah Provinsi
Lampung telah menandatangani kesepakatan kerjasama penyaluran Pupuk Non Subsidi untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi serta untuk komoditi yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
Penyaluran pupuk Non subsidi bagi petani
yang tergabung dalam e-KPB dilakukan melalui Bumdes langsung dari PT. Pusri Palembang, sehingga dapat memutus rantai pemasaran yang panjang sehingga harga akan lebih terjangkau.
Melalui berbagai bantuan yang diberikan tersebut, Gubernur berharap dapat mendukung berbagai program pembangunan
yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
“Saya percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah dan masyarakat Lampung Utara, Pj. Bupati Lampung Utara Aswarodi, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang telah memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Lampung Utara.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah menggelontorkan anggaran pembangunan dan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat Lampung Utara.
Di Tahun Anggaran 2023 yang lalu, untuk pembangunan fisik infrastruktur yaitu pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Lampung Utara yaitu sekitar Rp68 miliar. Dan di APBD Perubahan Tahun 2023 mendapat tambahan anggaran sekitar Rp9 miliar.
Sedangkan di tahun 2024 ini Kabupaten Lampung Utara mendapatkan bantuan yang paling besar se-Provinsi Lampung untuk pembangunan fisik infrastuktur jalan. Kabupaten Lampung Utara mendapatkan bantuan sekitar Rp74 miliar yaitu untuk pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi tujuh ruas jalan dan menuntaskan seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yang diselesaikan seluruhnya diperbaiki oleh Gubernur tahun ini.
Adapun Pengajian Akbar ini diisi tausiyah oleh Bukhori Muslim. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
