DPRD
Watoni Noerdin Paparkan Peran Penting Pancasila
Alteripost Pesawaran — Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan wujud keperdulian dari DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, atas pergeseran nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Hal tersebut, perlu diantisipasi secara bersama-sama.
“Kegiatan sosialisasi Pancasila dilakukan oleh kami, karena saat ini nilai-nilai dan norma – norma pancasila tidak seperti aahulu, kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Di hadapan masyarakat Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan. Pesawaran. Sabtu (08/06/2024).
Terlebih, kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan bahwa ada sejumlah perubahan mata pelajaran di satuan Pendidikan. Yaitu, di pendidikan jaman dahulu, terdapat mata pelajaran yang dikenal dengan PMP. Namun, Seiring berjalannya waktu pembelajaran dirubah.
“Sehingga, implementasi dari nilai-nilai pancasila secara hakiki semakin terkikis. Dan dibutuhkan penguatan kembali nilai-nilai pancasila itu sendiri, melalui kegiatan ini,” tegasnya.
Bahkan, Watoni mencotohkan. Pergeseran nilainilai Pancasila itu sendiri diantaranya. Mulai terdapat isu sara, kurangnya gotong royong antar masyarakat dan lain sebagainya.
“Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa, untuk bersama-sama memperhatikan, membina anak-anak kita, agar tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham diluar pancasila. Salah satunya, lebih intens mengawasi penggunaan Hp,” tegasnya.(*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
