DPRD
Sosperda DPRD Provinsi Lampung Bahas Bahaya Dampak Android
Alteripost Pringsewu – ‘Banyak pengaruh yang dapat merongrong ideologi Bangsa Indonesia, salah satunya adalah pengaruh HP. Tentu harus menjadi perhatian kita bersama sebagai anak bangsa’, demikian disampaikan Dosen Institut Bhakti Nusantara, Andreas Andoyo (Narasumber), Sosperda DPRD Lampung di hadapan warga Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Minggu (09/06/2024).
Dalam paparannya, Andoyo mengatakan nilai-nilai Pancasila harus tetap ditegakkan oleh seluruh anak bangsa, khususnya Pringsewu Lampung. Sehingga, ideologi bangsa tetap utuh dan tidak mudah terkontaminasi oleh pengaruh luar.
“Perhatikan HP, yang ada pada anak-anak kita. Karena, tidak bisa dipungkiri bahwa HP menjadi alat merusak mental generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Dosen Institut Bhakti Nusantara, Sudewi (Narasumber) mengatakan agenda Sosial Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) oleh DPRD Provinsi Lampung, merupakan wujud peduli dari wakil rakyat, yang ingin mengembalikan budaya bangsa. Agar, Pancasila sebagai ideologi bangsa terpengaruh oleh budaya asing.
“Yok, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Minimal, budayakan kembali gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa kita,” kata Sudewi.
Namun, kata Sudewi. Untuk wilayah Pringsewu khususnya, telah teruji dan terbukti pada Pemilu serentak Februari 2024 kemarin. Dengan hasil yang bagus, tidak terjadi keributan, dan berjalan aman, damai.
“Nah, mari konsep gotong royong, dan kebersamaan tetap di budayakan. Terlebih, dalam waktu dekat kita akan kembali menggelar pesta demokrasi Pilkada serentak,” tegasnya seperti dilansir warta post.(*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
