Lampung Selatan
Bupati Nanang Ermanto Membuka Rapat Gugus Tugas KLA Dalam Rangka Evaluasi Verifikasi Administrasi 2024
Alteripost Kalianda – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto membuka Rapat Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka evaluasi verifikasi administrasi tahun 2024, yang berlangsung di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Rabu (26/6/2024).
Hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Intji Indriati, Bunda Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto serta seluruh Tim Gugus Tugas KLA.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung Selatan, Hari Surya Wijaya menyampaikan, dari hasil evaluasi sementara Dinas PPPA Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh nilai sementara sebesar 839,75 dengan Predikat Utama.
“Verifikasi administrasi oleh provinsi direncanakan akan dilaksanakan pada 1 Juli hingga 30 September 2024. Dengan nilai sementara dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, kita masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung,” kata Hari Surya Wijaya saat menyampaikan laporannya.
Hari Surya Wijaya mengatakan, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Lampung Selatan telah melaksanakan beberapa langkah percepatan, salah satunya melaksanakan rapat teknis dengan perangkat daerah terkait dan pendampingan dalam rangka evaluasi mandiri oleh fasilitator nasional.
“Perbaikan berkas administrasi hasil review oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung, pembinaan terhadap Sekolah Ramah Anak (SRA), Pelayanan Ramah Anak Puskesmas (PRAP), dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA),” ujar Hari Surya Wijaya.
Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengapresiasi kegiatan tersebut. Darinya berharap, agar kegiatan tersebut tidak hanya seremoni belaka.
“Yang saya harapkan adalah bagaimana keberlanjutan program-program ini bukan hanya ketika ada penilaian saja. Tetapi bagaimana keberlanjutan program yang telah kita jalani agar benar-benar menjadi kabupaten yang layak anak,” kata Nanang.
Nanang menyampaikan, agar tim gugus tugas kabupaten layak anak untuk terus menciptakan komitmen yang optimis dalam menjadikan Lampung Selatan sebagai kabupaten yang layak anak.
“Agar dapat benar-benar dilakukan, untuk bagaimana dalam proses kondisi seperti ini, kita terus jaga kebersamaan dengan optimis. Sehingga kita dapat menjalankan semua ini dengan maksimal seperti apa yang kita semua harapakan,” imbuh Nanang.(*)
Lampung Selatan
Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga
Alteripost Sragi – Senyum dan antusiasme anak-anak mewarnai kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Bandar Agung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.
Bagi mereka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghemat uang jajan.
Respons positif tersebut terlihat saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berinteraksi langsung dengan para siswa dalam peresmian SPPG 3T Bandar Agung, Rabu (14/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
Peresmian di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Egi bersama Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Zainuri.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peresmian Serentak SPPG Tahap II di Wilayah Indonesia Tengah dan Barat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Peresmian yang dipusatkan di Provinsi Aceh itu diikuti 16 provinsi, dengan total 980 SPPG di wilayah 3T Indonesia bagian tengah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jangkauan Program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.
Saat berdialog dengan para siswa, Egi menanyakan tanggapan mereka terhadap makanan yang disediakan melalui program tersebut.
Anak-anak menyampaikan bahwa mereka senang dengan menu MBG. Selain memperoleh makanan, mereka juga merasakan manfaat karena dapat menghemat uang jajan.
Mendengar jawaban itu, Egi mengajak para siswa menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya program tersebut.
“Kalau senang, kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.
Bagi Egi, antusiasme anak-anak menjadi gambaran penting tentang bagaimana program pemenuhan gizi diterima oleh penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, melainkan juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan SPPG di Kecamatan Sragi. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program.
Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SPPG. Ia mengaitkan hal tersebut dengan program HELAU yang dikembangkan Pemkab Lampung Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul.
“Kita punya program Desa HELAU. Semoga SPPG-nya juga bisa menjadi SPPG HELAU, biar cantik SPPG-nya,” ujar Egi.
Selain mendukung pemenuhan gizi anak, keberadaan SPPG di wilayah Sragi diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha setempat. Petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal berpotensi terlibat dalam rantai pasok kebutuhan SPPG, sehingga manfaat program dapat menjangkau sektor ekonomi masyarakat.
Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, perluasan layanan gizi juga berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pelayanan.
Melalui kehadiran SPPG 3T Bandar Agung, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan pemenuhan gizi semakin luas, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok.
Di saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

