DPRD
Anggota DPRD Ketut Rameo Hadiri Manuver Lapangan Latihan Matra Udara II Jalak Sakti Cakra dan Trisula Perkasa 2024
Alteripost Tuba – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Ketut Rameo, menghadiri Manuver Lapangan Latihan Matra Udara II Jalak Sakti Cakra dan Trisula Perkasa 2024 di Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Tulang Bawang, Selasa (11/6/2024).
Kegiatan bertema Latihan Manuver Lapangan Matra Udara II Jalak Sakti ini juga melibatkan 200 peserta.
Jalak sakti merupakan Latihan puncak dari Komando Operasi Udara I dan Trisula Perkasa ialah Latihan puncak Komando Pasukan Gerak Cepat.
Kegiatan ini menandai sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasi militer.
Latihan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan militer udara tetapi juga memperlihatkan kesiap-siagaan dan kemampuan luar biasa dari TNI AU dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Skenario latihan melibatkan operasi Intelijen, operasi Informasi, operasi udara serangan strategis, operasi udara perlawanan, operasi mobilitas udara, operasi udara khusus hingga operasi teritorial ini menarik perhatian luas.
Ratusan personel dari berbagai satuan tugas seperti Satgas Hanud, Satgas Info, Satgas Intel, Satgas Komlek, Satgas Kesehatan, Satgas Khusus, Satgas Teritorial, Satgas Dukungan Operasi hingga satuan pesawat tempur, Satuan Pesawat Angkut, Satuan Pesawat Intai, dan Satuan Pesawat heli, berkolaborasi dengan sempurna untuk menampilkan manuver-manuver militer yang memukau.(*)
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

