Uncategorized
Bupati Lamteng Meninjau Pelayanan dan Persiapan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Radiologi RSUD
Alteripost Lampung Tengah – Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meninjau pelayanan dan memantau persiapan pembangunan Rehabilitasi Gedung Radiologi dan Selasar RSUD Demang Sepulau Raya pada hari Rabu 17 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut hadir Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sebagai tim pendamping pembangunan, Kadis PKP2CK, BPKAD, Direktur RSUD Demang serta Manajemen.
Direktur RSUD Demang Sepulau Raya dr. Desi Kurniawati mengatakan saat ini pembangunan Gedung Radiologi pasca terbakarnya beberapa waktu lalu akan segera dilaksanakan sehingga secepatnya bisa segera digunakan guna menunjang pelayanan kepada pasien di RSUD Demang Sepulau Raya.
Dalam laporannya juga dr. Desi juga mengatakan saat ini telah adanya peningkatan kunjungan pasien baik itu pasien umum, pasien BPJS serta pasien tidak mampu yang tentunya berobat secara Gratis dimana program tersebut merupakan salah satu amanat Bupati Musa Ahmad untuk pasien yang kurang mampu. RSUD Demang juga memiliki sarana dan prasarana penunjang terkini yang modern sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berobat ke RSUD Demang Sepulau Raya.
Sementara itu Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad berharap RSUD Demang Sepulau Raya bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa nyaman berobat di RSUD Demang serta meningkatkan SDM yang ada.
Bupati Musa Ahmad juga tentunya akan terus meningkatkan sarana pendukung yang ada sehingga pelayanan tidak tersendat, dimana saat ini rehabilitasi gedung Radiologi pasca terbakarnya beberapa saat lalu akan segera di bangun, yang menjadi salah satu komponen pendukung penting di Rumah Sakit, maka dari itu Pemkab akan mempercepat perbaikan gedung Radiologi untuk bisa dipergunakan kembali dan perbaikan selasar.(*)
Alteripost Solo – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam, mulai dari kota industri, kota pariwisata, hingga daerah dengan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda.
Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara program nasional dengan program prioritas pemerintah kota.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan transfer tersebut dinilai perlu lebih mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
Selain persoalan TKD, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota dari berbagai daerah dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta kondisi riil di wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, kebijakan nasional diharapkan dapat disusun secara lebih selaras dengan karakteristik, kemampuan fiskal, dan kebutuhan pembangunan masing-masing pemerintah kota.
Keikutsertaan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat kota.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
Kini Lebih Mudah, Dokumentasi Kegiatan Pemkab Lampung Selatan Bisa Diunduh Gratis
