Ekonomi dan Bisnis
Inflasi September 0,05% , Daya Beli Provinsi Lampung Terjaga
Alteripost Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada September 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,05% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2024
yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi
dibandingkan capaian nasional yang tercatat deflasi sebesar 0,12% (mtm), namun lebih
rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan September dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,57% (mtm).
Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada September 2024 mengalami inflasi 2,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,33% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,84% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami
peningkatan harga seperti biaya akademi.
Perguruan tinggi, bawang merah, beras, biaya sewa rumah dan nasi dengan lauk dengan andil masing-masing sebesar 0,26%; 0,06%; 0,03%; 0,03%; dan 0,02%. Peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi disebabkan oleh penyesuaian biaya pendidikan seiring masuknya periode akademik baru di lembaga pendidikan tinggi. Adapun harga bawang merah meningkat disebabkan oleh terbatasnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di Brebes.
Sejalan dengan itu, harga beras juga mengalami peningkatan pasca berakhirnya periode panen raya padi, serta tidak optimalnya produksi padi akibat rendahnya curah hujan pada periode panen gadu. Lebih lanjut, biaya kontrak rumah tercatat meningkat sejalan dengan hasil SHPR Bank Indonesia yang mencatat peningkatan harga sewa properti segmen ritel dan hotel.
Sementara itu, peningkatnya harga
nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga beras akibat pasokan yang semakin
melambat.Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada September 2024 tertahan oleh sejumlah
komoditas yang mengalami deflasi, terutama cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras,
timat dan bensin dengan andil masing-masing sebesar -0,17%; -0,07%; -0,06%; -0,04%
dan -0,03%. Penurunan harga aneka cabai disebabkan oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan masuknya musim panen di sentra produksi Jawa Timur. Adapun penurunan harga telur ayam ras disebabkan oleh pasokan yang melimpah pada periode low demand. Penurunan harga tomat turut disebabkan oleh terjaganya pasokan pada periode panen.
Sementara itu, penurunan harga bensin disebabkan oleh penyesuaian harga BBM non
subsidi, yaitu penurunan harga Pertamax per 1 Oktober 2024 seiring dengan penurunan harga minyak dunia.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti (CI) berupa berlanjutnya kenaikan harga emas Provinsi Lampung seiring meningkatnya harga emas dunia. Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF) adalah (i) kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi
Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%. Kamis (3/10/2024).
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut :
- Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayam ras. - Ketersediaan Pasokan
a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung. - Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan Lampung menuju Jakarta, Batam, Medan, dan Bali.
b. Penguatan program Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi komoditas yang dijual dalam operasi pasar. - Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying. (*)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK Lampung Serahkan 150 Polis Asuransi Jiwa Untuk Guru di Pesisir Barat
Alteripost Pesisir Barat – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra mengambil langkah konkret dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Kegiatan yang bertempat di Lobby Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan sinergi yang menghadirkan edukasi literasiserta bentuk nyata aksi inklusi melalui penyerahan polis asuransi jiwa kepada 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan tenaga pendidik.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan kerentanan finansial di masyarakat. Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur OJK Lampung, Ety Elyati, menegaskan bahwa kepemilikan asuransi jiwa bagi seorang ASN dan pendidik merupakan wujud jaring pengaman tambahan (safety net) serta bukti perlindungan nyata bagi keluarga. Jika terjadi risiko tak terduga seperti sakit kritis atau hilangnya pencari nafkah, asuransi memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap aman secara finansial dan anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa harus berhutang atau menjual aset berharga. Literasi harus segera diikuti dengan inklusi kepemilikan produk, agar perlindungannya benar-benar dirasakan dan membawa dampak kesejahteraan.
Mengikis Kesenjangan Melalui Peran Strategis Guru
Merujuk pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46% dan indeks inklusi sebesar 80,51%. Meski angka ini menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan (gap) yang mengindikasikan bahwa kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, belum disertai dengan pemahaman mendalam untuk mengelolanya secara bijak. Celah inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, pinjaman online ilegal, maupun investasi bodong yang merugikan masyarakat saat memiliki kebutuhan pendanaan mendesak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Zukri Amin, M.P., menyambut baik program yang menyasar tenaga pendidik ini. Menurutnya, guru memegang peranan krusial sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.“Kami menaruh harapan besar agar ilmu yang diperoleh hari ini tidak berhenti di sini, tetapi diteruskan kepada para siswa, rekan kerja, dan masyarakat sekitar.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkab Pesisir Barat berkomitmen memastikan literasi dan inklusi keuangan berjalan beriringan sehingga masyarakat lebih siap merencanakan masa depan, mengelola risiko, dan meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Zukri.
Pengawasan Ketat OJK demi Keamanan Konsumen
Guna memberikan ketenangan bagi masyarakat yang mulai mengakses asuransi jiwa, OJK menjamin adanya pengawasan yang ketat terhadap seluruh lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, OJK hadir untuk memastikan setiap perusahaan asuransi memberikan manfaat dan memenuhi hak-hak pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
Kolaborasi yang turut didukung oleh Asuransi Astra ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap asuransi sebagai kebutuhan yang bisa ditunda.Pemberian 150 polis asuransi ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam mencetak tenaga pendidik yang ‘Cerdas Finansial’. Dengan hati yang tenang karena terlindungi secara finansial, para guru dipastikan dapat memberikan dedikasi yang jauh lebih maksimal dalam membangun kualitas generasi muda di Pesisir Barat.(*)
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Pemkab Lampung Selatan Gandeng DAMRI, Rute Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
