Ekonomi dan Bisnis
Implementasi ID Billing Center Untuk Pringsewu Makin Digital
Alteripost Pringsewu — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Pringsewu berkolaborasi dengan Bank Lampung dan PT. FTF Globalindo mendorong pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital melalui implementasi ID Billing Center. Diluncurkan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan Gebrak Sewu Digital, 9 Desember 2024 bertempat di Gedung Bapenda Kab. Pringsewu.
Dihadiri oleh Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Bapenda Kab. Pringsewu, PT. Bank Lampung, PT. FTF Globalindo, OPD Terkait, dan Kepala Pekon seluruh Kab. Pringsewu. “Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Pemerintah Daerah dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda tertinggi di Provinsi Lampung. Bank Indonesia mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan agar memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak dan retribusi”, ujar deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Lampung, Alex Kurniawan.
Peresmian ID Billing Center ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pringsewu, yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. Di tingkat nasional, peningkatan jumlah pemda digital meningkatkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 7,91% dari tahun 2022 ke 2023. Sementara angka peningkatan PDRD tersebut lebih tinggi di wilayah Sumatera yang mencapai 10,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kesiapan infrastruktur transaksi digital Pemda signifikan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, menyampaikan “Digitalisasi merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada demi meningkatkan PAD melalui transparansi pajak daerah”. Pj. Bupati berharap Bapenda bersama BPKAD dapat menginisiasi langkah-langkah konkrit yang mendukung transformasi digital pada pengelolaan transaksi Pemkab Pringsewu.
Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Pekon dengan realisasi pajak dan retribusi terbaik di kabupaten Pringsewu serta pengundian penerima apresiasi kepada wajib pajak patuh dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat kedepannya. (*)
Alteripost Lampung – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Acara pembukaan ini dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Lampung, pada Rabu (26/11).
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan bahwa kualitas data merupakan fondasi penting bagi perumusan kebijakan yang efektif. Ia menyebut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan adalah instrumen utama dalam memotret sejauh mana masyarakat Lampung telah melek finansial dan memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Petugas lapangan memiliki peran yang sangat penting. Keakuratan dan validitas data yang Bapak/Ibu kumpulkan akan menjadi peta jalan bagi OJK dan Pemerintah Daerah dalam merancang program-program yang tepat sasaran,” ujar Ahmadriswan.
Senada dengan BPS, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, juga menegaskan akurasi data SNLIK nantinya akan menjadi landasan strategis perumusan program inklusi keuangan. “Survei ini menjadi salah satu bagian dari kita dalam mengambil kebijakan strategis, supaya indeks literasi dan insklusinya meningkat,” kata Otto Fitriandy.
Ia pun menambahkan, literasi dan inklusi keuangan merupakan pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh. Melalui survei ini, OJK menargetkan perolehan data yang presisi untuk memperluas jangkauan akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat Lampung, terutama di wilayah yang masih minim terjangkau.
Pelatihan yang akan dilangsungkan selama 3 hari (26-28 November 2025) ini dirancang agar dapat membekali para petugas memiliki pemahaman metodologi dan teknik pendataan yang seragam, sehingga dalam pelaksanaan surveinya nanti mereka sudah memiliki bekal yang cukup guna memastikan hasil SNLIK Tahun 2026 dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.(*)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
