Mesuji
Pemkab Mesuji Menganggarkan 1,8 Miliar Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
Alteripost Mesuji – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah menganggarkan Rp 1.8 Miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala (BPKAD) Kabupaten Mesuji Olpin Putra. Kamis (23/1/2025).
“Ya kita sudah menganggarkan nilainya 1.8 Milyar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Menurut Olpin terkait Makan bergizi Gratis (MBG) ini sebetulnya didanai oleh APBN namun waktu penyusun APBD 2025 pada bulan September – Oktober akhir Tahun kemarin.
Muncul ada salah satu keterangan disitu jika di Daerah diusahakan untuk menganggarkan dana Sharing untuk Makan Bergizi Gratis. Kata Olpin.
Cuma tidak berbunyi dan disebutkan berapa persen sharing Daerah dan jumlahnya berapa tidak disebutkan.
Makanya setiap daerah itu bermacam macam di Provinsi Lampung ini, ada yang menganggarkan ada juga yang tidak menganggarkan tergantung dari Keuangan Daerahnya.
Jadi karena melihat di Permendagrinya bunyinya menggarkan sharing, artinya kita anggarkan sesuai dengan kemampuan.
Artinya kita sudah melakukan apa yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG). Sembari menunggu implementasinya seperti apa. Dan intinya kita Pemerintah Kabupaten Mesuji ikut arahan dari Pemerintah pusat terkait tindak lanjut yang meminta APBD ikut berkontribusi untuk program MBG Jadi kita siapkan. sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kita yaitu 1.8 Milyar,” pungkasnya. Saat di kutip di web radarlampung.co.id.(*)
Alteripost Mesuji – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri 20 dari 30 anggota dewan, sehingga telah memenuhi kuorum untuk dilaksanakan. Paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mesuji, M. Jody Safutra, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Mesuji Yugi Wicaksana, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Jody menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
“Klaim keberhasilan pemerintah harus didukung oleh validitas data. Diperlukan analisis yang komprehensif agar DPRD dapat merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Mesuji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPJ tersebut. Hasil pembahasan nantinya akan menghasilkan sejumlah catatan strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ secara simbolis dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD, yang menandai dimulainya proses evaluasi legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Mesuji Yugi Wicaksana menyampaikan bahwa realisasi anggaran belanja telah berjalan tepat sasaran dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menambahkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, bahkan menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung. (Arta).
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
