DPRD
Anggota DPRD Ade Utami: Sukses Mirza-Jihan, Sukses Fraksi PKS
Alteripost Bandar Lampung – Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar diskusi bertajuk “Menyambut Kepemipinan Baru Lampung 2025-2030” di Gedung DPRD setempat, Senin (10/2/2025).
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan, kepemimpinan berani, visioner, dan substansial penting menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Ade Utami Ibnu menyoroti urgensi membangun fondasi kokoh bagi Lampung agar tak terjebak dalam ilusi kemajuan rapuh.
Menurutnya, Lampung saat ini perlu pijakan benar kuat. Jangan sampai terjebak ‘bubble economy’ di mana seolah-olah ada pertumbuhan tapi realitas justru kian terbelit berbagai dinamika internal.
“Pendapatan daerah harus dikelola dengan inovasi dan berani agar kita tak sekadar menggantungkan diri pada pusat,” tegasnya.
Dalam forum diskusi itu, Fraksi PKS menghadirkan narasumber, antara lain Prof. Marselina Guru Besar Fakultas Ekonomi Unila, Dr Dedy Hermawan, Dr Teguh Endaryanto dan Dr Weka Indra Dharmawan.
Ia menegaskan, mereka berhasil bukan sekadar harapan tapi sesuatu yang dapat mewujudkan dengan langkah-langkah konkret dan berjangka panjang.
“Mimpi-mimpi besar Lampung tak cukup hanya melalui wacana. Kita butuh perspektif luas dan berani mengambil langkah substantif. Juga kebijakan tak hanya bersifat jangka pendek tapi merancang untuk membawa perubahan signifikan lima tahun ke depan,” katanya.
“Pemerintahan Kiyai Mirza dan Jihan sukses juga merupakan sukses Fraksi PKS, insyaallah,” harap Ade.
Ia menekankan, kondisi fiskal Lampung masih jauh dari mandiri. Instrumen APBD yang ada, belum penuh mampu menopang pembangunan daerah secara mandiri.
“Kita jangan sekadar bergantung instruksi pusat. Kita harus mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan kebijakan lokal berpihak masyarakat luas. Berani berinovasi ialah kunci memastikan Lampung maju dengan pijakan kokoh,” pungkasnya.
Diskusi fraksi ini menjadi momentum penting merumuskan arah kepemimpinan baru bagi Lampung.
Dengan visi jelas dan semangat keberanian, PKS berkomitmen membawa Lampung ke masa depan lebih baik, lebih mandiri, dan lebih berdaya saing tingkat nasional. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
