Lampung
Pj. Gubernur Lampung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/2/2025).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.
Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta seluruh rombongan. Ia menegaskan bahwa kehadiran delegasi DPR RI merupakan suatu kehormatan dan momentum penting untuk memperbaiki serta menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan serentak di masa depan.
Pj. Gubernur menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung berlangsung dengan aman, damai, dan harmonis. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, berjalan kondusif berkat sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antar pendukung calon mencerminkan kedewasaan demokrasi di Provinsi Lampung.
“Hal ini tergambar dari minimnya konflik yang terjadi serta tidak terdapat aksi-aksi kekerasan yang dapat mengganggu berjalannya pilkada serentak di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Meskipun demikian, Pj. Gubernur mengakui terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait distribusi logistik pemilihan. Ia menekankan pentingnya peningkatan distribusi logistik, khususnya di wilayah terpencil, agar lebih tepat waktu dan merata, serta menghindari kekurangan dan tertukarnya surat suara.
Selain itu, Pj. Gubernur juga menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pada Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024, Provinsi Lampung mencatat tingkat partisipasi sebesar 80,64 persen. Namun, pada Pilkada Serentak 27 November 2024, terjadi penurunan partisipasi, dengan Pilkada Gubernur mencapai 65,44% dan rata-rata Pilkada Bupati serta Walikota sebesar 68,54%. Sementara, target partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 adalah 79,5%.
Pj. Gubernur berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi forum yang konstruktif untuk mendapatkan masukan serta merumuskan rekomendasi yang akan memperbaiki sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung segala upaya dalam memperkuat demokrasi dan memastikan setiap proses pemilihan berjalan dengan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menjaga semangat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan nasional serentak. Ia menilai bahwa secara umum, Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 dapat dikatakan berhasil, termasuk di Provinsi Lampung.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pemilihan di masa depan, sekaligus memperkuat demokrasi di Indonesia. (*)
Lampung
Gubernur Rahmat Mirzani Tingkatkan Kesejahteraan Petani Singkong di Lampung: Harga Kompetitif Dibanding Daerah Lain
Alteripost Bandar Lampung – Provinsi Lampung, sebagai salah satu sentra produksi singkong di Indonesia, telah menetapkan harga resmi singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15% pada 23 Desember 2024. Namun, implementasi harga ini menghadapi kendala karena beberapa perusahaan tapioka di Lampung Timur memilih tutup dan belum mengindahkan keputusan tersebut.
Pada 31 Januari 2025, Kementerian Pertanian menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15%, berlaku secara nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya dalam mensejahterakan petani dan mendorong pengusaha untuk mematuhi aturan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dan sudah berlaku mulai 31 Januari 2025,” ujarnya.
Di provinsi lain, harga singkong cenderung mengikuti ketetapan nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Namun, implementasi harga ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan kesepakatan antara petani dan industri setempat. Misalnya, di beberapa daerah, harga singkong sempat anjlok akibat produksi berlebih dan rendahnya mutu singkong, sehingga kalah bersaing dengan tepung tapioka impor dari Thailand dan Kamboja.
Dengan demikian, meskipun terdapat ketetapan harga nasional, perbedaan harga singkong bahan tapioka antara Lampung dan provinsi lainnya dapat terjadi akibat faktor-faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi pasar, kualitas singkong, dan respons industri terhadap kebijakan tersebut.
Selanjutnya, Gubernur berencana untuk kembali bertemu dengan perusahaan singkong di Lampung, guna mencapai formulasi tata niaga singkong yang baik di Lampung.
Guna menekan biaya produksi petani, Gubernur Mirza juga mendorong swasembada pupuk. Gubernur menjelaskan bahwa saat ini 70% dari Harga Pokok Produksi (HPP) petani berasal dari biaya pupuk, sehingga swasembada pupuk menjadi kunci untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kesejahteraan petani singkong di Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani dapat meningkat, dan stabilitas harga komoditas ini terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi petani dan perekonomian daerah. (*)
Herlinawati Qudrotul Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Tuba Periode 2025-2030
Eva Dwiana Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025
Eva Dwiana Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI Bandar Lampung
