Lampung
Pj. Gubernur Lampung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/2/2025).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.
Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta seluruh rombongan. Ia menegaskan bahwa kehadiran delegasi DPR RI merupakan suatu kehormatan dan momentum penting untuk memperbaiki serta menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan serentak di masa depan.
Pj. Gubernur menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung berlangsung dengan aman, damai, dan harmonis. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, berjalan kondusif berkat sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antar pendukung calon mencerminkan kedewasaan demokrasi di Provinsi Lampung.
“Hal ini tergambar dari minimnya konflik yang terjadi serta tidak terdapat aksi-aksi kekerasan yang dapat mengganggu berjalannya pilkada serentak di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Meskipun demikian, Pj. Gubernur mengakui terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait distribusi logistik pemilihan. Ia menekankan pentingnya peningkatan distribusi logistik, khususnya di wilayah terpencil, agar lebih tepat waktu dan merata, serta menghindari kekurangan dan tertukarnya surat suara.
Selain itu, Pj. Gubernur juga menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pada Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024, Provinsi Lampung mencatat tingkat partisipasi sebesar 80,64 persen. Namun, pada Pilkada Serentak 27 November 2024, terjadi penurunan partisipasi, dengan Pilkada Gubernur mencapai 65,44% dan rata-rata Pilkada Bupati serta Walikota sebesar 68,54%. Sementara, target partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 adalah 79,5%.
Pj. Gubernur berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi forum yang konstruktif untuk mendapatkan masukan serta merumuskan rekomendasi yang akan memperbaiki sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung segala upaya dalam memperkuat demokrasi dan memastikan setiap proses pemilihan berjalan dengan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menjaga semangat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan nasional serentak. Ia menilai bahwa secara umum, Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 dapat dikatakan berhasil, termasuk di Provinsi Lampung.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pemilihan di masa depan, sekaligus memperkuat demokrasi di Indonesia. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
