Lampung
Disdikbud Gandeng Insan Pers Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan menggandeng insan pers pada pelaksanaan program kerja pihaknya dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Komitmen mengenai hal itu disampaikan Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico, saat menerima kunjungan Organisasi Pers Pewarta Dalam Jaringan (Taring) Lampung, di ruang kerjanya, Jumat, 21 Maret 2025.
Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan di Lampung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dibutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut. “Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan teman-teman Taring untuk membangun kemitraan, sehingga target dan program kerja Disdikbud nantinya terekspos dengan baik. Sehingga public trust dan people trust bisa terbangun di Lampung,” katanya.
Upaya pertama mewujudkan hal itu, kata dia, pihaknya akan memaksimalkan tugas dan fungsi (tusi) seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Disdikbud. Pentingnya memaksimalkan, agar memperoleh hasil yang baik. “Simple saja, tugas saya adalah membangunkan kawan-kawan agar menjalankan tusi dengan seutuhnya. Saya punya tusi, pengawas punya tusi, cabdin dan bidang juga punya tusi, hal ini yang mesti diberdayakan,” katanya.
Peningkatan mutu pendidikan, kata dia, juga menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, seperti tertuang pada visi dan misinya yang kedua, yakni menciptakan anak yang cerdas, berakhlak dan berbudaya.
Selain itu, target lain adalah meningkatkan lulusan SMA untuk dapat diterima pada perguruan tinggi negeri (PTN), serta bagi lulusan SMK dapat terserap bekerja pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan berwirausaha.
“Jadi targetnya ada tiga itu, yakni lulusan SMA/SMK bisa diterima di PTN, diterima bekerja pada DUDI, dan kewirausahaan. Hal itu yang perlu ditingkatkan,” ujar mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini.
Kemudian dalam mendidik anak, sambung dia, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, juga menginginkan satuan pendidikan mengedepankan tiga aspek, yaitu intelektual akademik, spiritual, dan moralitas. “Sekarang semua bekerja harus berdasarkan target. Mencapai hal itu, harus memiliki alat ukurnya dan saat ini kami sedang menyiapkan alat ukurnya. Termasuk menyiapkan program-program lain,” kata dia.
“Termasuk pula pemerintah provinsi dalam waktu dekat akan meluncurkan sejumlah program kerja di bidang pendidikan. Tapi saat ini masih belum bisa kami sampaikan, tunggu saja tiba waktunya,” kata dia seraya tersenyum.
Mendapati sejumlah informasi dari Kepala Disdikbud itu, Ketua Taring Lampung Yusmart DS, mengapresiasi langkah-langkah yang dipersiapkan Disdikbud Lampung untuk memajukan pendidikan di Lampung.
Menurut dia, pendidikan bagi anak usia sekolah khususnya di Lampung sangat penting untuk membantu mengembangkan kemampuan berfikir, sosial, dan emosional dalam rangka mempersiapkan masa depannya.
“Kami menilai rencana Pemprov Lampung melalui Disdikbud dalam memajukan pendidikan di Lampung sangat baik. Apa yang dikatakan Kepala Disdikbud Bapak Thomas Amirico bahkan sangat visioner,” kata dia. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
DPRD Lampung Apresiasi Keberhasilan Kejati Lampung Raih Juara I Komjak RI
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Zita Anjani Hadiri Awarding IDS Sumatra 2026, Atlet Wanita Jadi Sorotan
