Ekonomi dan Bisnis
Inflasi di Lampung Pada Mei 2025 Terjaga Dalam Sasaran 2,5±1% (YOY)
Alteripost Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Mei 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,58% (mtm), melambat dibandingkan periode April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,19% (mtm).
Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,37% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,80% (yoy) namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 1,60% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, deflasi pada Mei 2025 utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar -0,25%; -0,13%; -0,11%; dan -0,08% (mtm). Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan mulai masuknya musim panen raya dan terjaganya pasokan pada sentra produksi. Lebih lanjut, komoditas bawang putih mulai mengalami kelancaran pada pasokan impor serta distribusi lokal.
Lebih lanjut, deflasi yang lebih dalam pada Mei 2025 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami inflasi terutama angkutan udara, tarif pulsa ponsel, jeruk, mobil, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing
sebesar 0,03%; 0,02%; 0,02%; 0,02%; dan 0,02% (mtm). Peningkatan harga pada tarif angkutan udara sejalan
dengan normalisasi harga pasca kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) selama
periode HBKN Idul Fitri 2025 lalu. Kenaikan harga tarif pulsa ponsel sejalan dengan normalisasi harga pasca
pemberian diskon tarif pulsa oleh operator selama bulan April 2025. Lebih lanjut, peningkatan harga pada kopi
bubuk sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga kopi dunia hingga bulan Mei 2025.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga
pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai
dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai
dampak dari kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5%; dan (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia akibat
ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi Inflasi makanan yang bergejolak (Volatile Food) adalah (i) peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen raya (Maret-April 2025); dan (ii) masuknya periode musim kemarau mulai Juni 2025 berpotensi menyebabkan tidak optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur
pemerintah (Administered Price) yang perlu mendapat perhatian di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak seiring dengan meningkatnya potensi harga minyak dunia akibat dari berakhirnya waktu penundaan
berlakunya tarif perdagangan internasional pada awal Juli 2025.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi
4K.
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami
kenaikan harga pada triwulan kedua, diantaranya aneka cabai, aneka bawang, aneka sayur, serta
daging dan telur ayam ras.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas
defisit dan berisiko defisit dengan daerah sentra produksi.
c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DKPTPH terkait data pasokan dalam rangka
memperkuat monitoring ketersediaan pasokan melalui penyusunan neraca pangan.
3. Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan.
b. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam
menjaga kelancaran operasi pasar.
4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga
awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menjaga ekspektasi
positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
PT Bank Lampung berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja pada Semester I 2026. Hingga Juni 2026, bank milik Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota itu membukukan total aset sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh 6,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Tak hanya aset, pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat.
Direktur Utama (Dirut) Bank Lampung, Indra Merviana, mengatakan hingga Juni 2026 penyaluran kredit mencapai Rp7,91 triliun atau naik 9,89 persen secara tahunan. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,36 persen menjadi Rp8,93 triliun.
“Per Juni 2026 total aset Bank Lampung mencapai sekitar Rp11,5 triliun atau tumbuh 6,38 persen. Kemudian kredit tumbuh 9,89 persen menjadi Rp7,91 triliun dan dana pihak ketiga tumbuh 11,36 persen menjadi Rp8,93 triliun,” ujar Indra dalam acara Media Update Kinerja Industri Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Azana Boutique Hotel, Bandar Lampung, Jumat, 10/7/2026.
Dari sisi permodalan, Bank Lampung membukukan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 29,27 persen. Angka tersebut jauh di atas ketentuan minimum OJK, yang menunjukkan kondisi permodalan bank masih sangat kuat.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga berada di level sehat, yakni 88,55 persen atau masih dalam kisaran ideal yang ditetapkan OJK sebesar 84-94 persen.
Likuiditas perusahaan pun tetap terjaga. Hal itu terlihat dari rasio AL/NCD yang mencapai 82,66 persen, jauh melampaui batas minimum regulator sebesar 50 persen sehingga dinilai cukup untuk menopang ekspansi bisnis.
Sementara itu, kualitas kredit juga masih terkendali dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,86 persen, jauh di bawah ambang batas maksimal 5 persen yang ditetapkan regulator.
Hingga Juni 2026, total penyaluran kredit Bank Lampung mencapai Rp7,91 triliun. Kredit konsumtif masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp5,87 triliun atau tumbuh 10,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kredit produktif juga meningkat 8,60 persen menjadi Rp2,05 triliun. Secara komposisi, kredit konsumtif masih mendominasi sebesar 74 persen, sedangkan kredit produktif berkontribusi 26 persen.
Untuk mendukung sektor riil, Bank Lampung mencatat outstanding kredit UMKM sebesar Rp1,09 triliun, kredit korporasi Rp957 miliar, serta outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp918 miliar. Adapun realisasi plafon penyaluran KUR hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp359 miliar.
“Penyaluran kredit produktif difokuskan pada sektor-sektor unggulan di Lampung, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, aktivitas keuangan, industri pengolahan, serta konstruksi,” ungkapnya.
Selain KUR, Bank Lampung juga terus memperluas pembiayaan melalui pinjaman kepada pemerintah daerah, pembiayaan infrastruktur, hingga kredit sindikasi bersama perbankan lain.
Sementara pada segmen konsumtif, pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi andalan. Meski demikian, Bank Lampung terus mengembangkan berbagai produk baru, mulai dari kredit tambahan penghasilan pegawai, pembiayaan berbasis sertifikasi, pinjaman kinerja, hingga pembiayaan yang bersumber dari berbagai insentif ASN.
Di sisi penghimpunan dana, DPK Bank Lampung mencapai Rp8,93 triliun atau meningkat 11,36 persen dibandingkan Juni 2025.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh instrumen simpanan. Giro tercatat sebesar Rp2,609 triliun atau naik 2,63 persen (yoy). Tabungan meningkat 10,81 persen menjadi Rp1,928 triliun, sedangkan deposito mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 17,53 persen menjadi Rp4,398 triliun.
Menurut Indra, dana giro masih didominasi oleh simpanan pemerintah daerah. Bank Lampung juga terus memperkuat transformasi digital. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna Mobile Banking Bank Lampung mencapai 186.128 pengguna atau meningkat 22,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah Agen Laku Pandai Lampung Smart juga bertambah menjadi 3.107 agen atau tumbuh 53,34 persen secara tahunan. Sementara merchant QRIS yang bekerja sama dengan Bank Lampung mencapai 12.295 merchant, meningkat 23,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Digitalisasi layanan pemerintah daerah juga terus berjalan melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Hingga Semester I 2026, implementasinya telah mencapai 75 persen. Sebanyak 12 dari 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah berstatus live, sedangkan empat daerah lainnya masih dalam proses implementasi.
Indra menegaskan, Bank Lampung akan terus memperkuat fungsi intermediasi, memperluas layanan digital, serta meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. (*)
Dihadiri Sekdaprov Marindo, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuki Tahap Pandangan Fraksi
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
