Alteripost.co, Lampung Selatan-
Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 08 Mei – 17 September 2025 dengan metode Blended Learning yang diikuti oleh 41 orang peserta.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional.

“Salah satu langkah strategis yang kita tempuh adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut,” ucapnya.

Menurut Gubernur Mirza, Sebagai pejabat struktural, para administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta berjiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang optimal.

Kualitas pelayanan publik adalah cermin dari keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital yang kian cepat, diperlukan penyesuaian cara kerja, dimana birokrasi masa depan adalah birokrasi yang efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil.

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, kita harus fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan iklim pelayanan dan investasi yang kondusif,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif.

“Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia di Provinsi Lampung, diperlukan penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh, penataan kelembagaan yang adaptif, serta penyempurnaan proses bisnis berbasis teknologi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.

Transformasi pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, berani bergerak ke arah layanan publik berbasis digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Penerapan Integrated Digital Workspace dan sistem flexiwork merupakan salah satu langkah nyata untuk meningkatkan fleksibilitas kerja ASN tanpa mengorbankan produktivitas.

Di akhir, Gubernur Lampung mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan penuh kesungguhan, komitmen, dan semangat belajar yang tinggi.

“Semoga pelatihan ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin berkualitas, yang pada gilirannya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, dan mendukung tercapainya visi Gubernur Lampung, yaitu : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan yang juga sebagai narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator menyampaikan paparan materi yang bertema Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bahan pelatihan yang diharapkan dapat memotivasi para peserta untuk terus bertransformasi dalam pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, berdampak dan berbasis digital di masa depan. (Rls)