Ekonomi dan Bisnis
Sinergi TPID Pesisir Barat Diperkuat untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli
Alteripost Pesisir Barat – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat sinergi antarinstansi melalui pendekatan kebijakan dan program inovatif dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Hal ini menjadi fokus utama dalam agenda High Level Meeting dan Capacity Building TPID Pesisir Barat yang berlangsung pada Selasa (23/7/2025).
Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, SH, MKn, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung upaya pengendalian inflasi. Ia menyampaikan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor perdagangan atau pertanian semata, melainkan memerlukan dukungan menyeluruh dari berbagai OPD.
“Kita tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, adaptif, dan berbasis data. Sektor infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat harus turut terlibat,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi Provinsi Lampung pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87% (yoy), disumbang oleh komponen inti (emas perhiasan), volatile food (beras, cabai, bawang merah), dan administered price (angkutan udara, angkutan dalam kota, serta bahan bakar).
Ia juga menggarisbawahi potensi ekonomi Pesisir Barat yang besar melalui komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Komoditas ini dinilai berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan pelaku usaha dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Rika Nugraeni Hermawan, S.Tr.Stat, dari BPS Lampung Barat, menyoroti urgensi ketersediaan data ekonomi yang akurat dan terkini sebagai landasan dalam menyusun strategi pengendalian inflasi.
Dari sisi kebijakan provinsi, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Antariksa Putra Negara, S.E., M.Ak., mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia kanal sinergi pengendalian inflasi TPID sebagai platform pelaporan kinerja TPID di tingkat kabupaten/kota, termasuk untuk Pesisir Barat. Inovasi ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan juga diisi dengan sesi berbagi praktik baik oleh TPID Kota Metro. Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Metro, Eni Purwati, S.T., memaparkan inovasi Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan) yang sukses membantu pengendalian harga bahan pokok. Berkat inovasi ini, Kota Metro menjadi nominasi TPID terbaik tingkat kabupaten/kota se-Sumatera pada tahun 2019, 2022, dan 2023.
Melalui kegiatan ini, diharapkan TPID Pesisir Barat dapat terus memperkuat koordinasi, memanfaatkan data secara optimal, serta melahirkan inovasi konkret dalam upaya menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.(*)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK Lampung Serahkan 150 Polis Asuransi Jiwa Untuk Guru di Pesisir Barat
Alteripost Pesisir Barat – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra mengambil langkah konkret dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Kegiatan yang bertempat di Lobby Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan sinergi yang menghadirkan edukasi literasiserta bentuk nyata aksi inklusi melalui penyerahan polis asuransi jiwa kepada 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan tenaga pendidik.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan kerentanan finansial di masyarakat. Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur OJK Lampung, Ety Elyati, menegaskan bahwa kepemilikan asuransi jiwa bagi seorang ASN dan pendidik merupakan wujud jaring pengaman tambahan (safety net) serta bukti perlindungan nyata bagi keluarga. Jika terjadi risiko tak terduga seperti sakit kritis atau hilangnya pencari nafkah, asuransi memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap aman secara finansial dan anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa harus berhutang atau menjual aset berharga. Literasi harus segera diikuti dengan inklusi kepemilikan produk, agar perlindungannya benar-benar dirasakan dan membawa dampak kesejahteraan.
Mengikis Kesenjangan Melalui Peran Strategis Guru
Merujuk pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46% dan indeks inklusi sebesar 80,51%. Meski angka ini menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan (gap) yang mengindikasikan bahwa kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, belum disertai dengan pemahaman mendalam untuk mengelolanya secara bijak. Celah inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, pinjaman online ilegal, maupun investasi bodong yang merugikan masyarakat saat memiliki kebutuhan pendanaan mendesak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Zukri Amin, M.P., menyambut baik program yang menyasar tenaga pendidik ini. Menurutnya, guru memegang peranan krusial sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.“Kami menaruh harapan besar agar ilmu yang diperoleh hari ini tidak berhenti di sini, tetapi diteruskan kepada para siswa, rekan kerja, dan masyarakat sekitar.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkab Pesisir Barat berkomitmen memastikan literasi dan inklusi keuangan berjalan beriringan sehingga masyarakat lebih siap merencanakan masa depan, mengelola risiko, dan meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Zukri.
Pengawasan Ketat OJK demi Keamanan Konsumen
Guna memberikan ketenangan bagi masyarakat yang mulai mengakses asuransi jiwa, OJK menjamin adanya pengawasan yang ketat terhadap seluruh lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, OJK hadir untuk memastikan setiap perusahaan asuransi memberikan manfaat dan memenuhi hak-hak pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
Kolaborasi yang turut didukung oleh Asuransi Astra ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap asuransi sebagai kebutuhan yang bisa ditunda.Pemberian 150 polis asuransi ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam mencetak tenaga pendidik yang ‘Cerdas Finansial’. Dengan hati yang tenang karena terlindungi secara finansial, para guru dipastikan dapat memberikan dedikasi yang jauh lebih maksimal dalam membangun kualitas generasi muda di Pesisir Barat.(*)

