Lampung
Sekdaprov Marindo Buka Musprov ke-5 DWP
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai elemen, termasuk organisasi perempuan seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) ke-5 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung bertempat di Gedung Pusiban, Senin (28/07/2025).
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menyiapkan generasi mendatang yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. DWP memiliki kekuatan besar dalam hal ini, karena bersentuhan langsung dengan pondasi utama bangsa yaitu keluarga sebagai satuan unit terkecil sebuah organisasi yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan kiprah nyata Dharma Wanita Persatuan dalam mendampingi dan memperkuat peran ASN, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis keluarga.
Melalui penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-5 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, yang mengusung tema ‘Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045’, diharapkan menjadi wadah dalam mengevaluasi capaian, merancang program ke depan, dan menyusun strategi agar DWP semakin solid dan mampu menjawab tantangan di era transformasi.
“Saya percaya, dengan kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif, DWP Provinsi Lampung dapat terus berkembang dan memberikan pengaruh positif, khususnya dalam mewujudkan visi ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045’,” tegasnya.
“Selamat bermusyawarah. Semoga agenda ini menghasilkan keputusan yang bijak, pemimpin yang amanah, dan program-program yang progresif untuk kemajuan Dharma Wanita ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa sebagai organisasi perempuan mitra pemerintah, DWP memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, baik melalui pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, sosial budaya, hingga peran aktif dalam membina anggota agar menjadi pribadi yang tangguh dan produktif.
“Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai seorang ibu, disinilah peran dan tugas kita untuk membantu, mendukung program-program pembangunan dari unit terkecil, kita sebagai perempuan kita bangun dulu di keluarga kita,” tegasnya.
Kegiatan Musprov ke-5 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak positif terhadap kinerja DWP di daerah masing-masing, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-DWP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong lahirnya program-program inovatif dan solutif, yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Dharma Wanita Persatuan yang bertujuan untuk meningkatkan Penguatan Formasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045.
Musyawarah Provinsi merupakan Forum tertinggi Organisasi yang diselenggarakan pada Tingkat Provinsi dan dilaksanakan 5 (lima) Tahun sekali, setelah diadakanya MUNAS di Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung yang dihadiri Penasihat DWP, Pengurus DWP Provinsi sebanyak 32 orang, Pengurus dan Anggota DWP Unsur Pelaksana Provinsi sebanyak 76 orang serta Pengurus dan Anggota DWP Kabupaten/Kota sebanyak 30 orang.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo berharap kegiatan ini dapat membuahkan hasil yang dapat memberikan kemajuan dan perkembangan pada organisasi DWP kedepannya.
“Semoga melalui Forum ini dapat memberikan kemajuan dan perkembangan yang baik untuk organisasi DWP kedepannya serta semoga DWP dapat menghadapi segala kendala-kendala yang akan di hadapi dalam
menjalankan kegiatan-kegiatannya,” pungkasnya. (Rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
