Lampung
Dorong Transformasi Ekonomi Menuju Lampung Maju, Sekdaprov Marindo Buka Seminar ISEI 2025
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menjadi narasumber sekaligus membuka secara resmi Seminar dan Rapat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Lampung Tahun 2025 di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (30/7/2025).
Mengawali sambutan Gubernur Lampung yang diwakili Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, Gubernur Lampung mengapresiasi peran ISEI dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung.
“Saya mengapresiasi ISEI lampung, kita harapkan untuk semakin memperkuat upaya kita bersama mewujudkan visi Lampung ke depan, bersama menuju Lampung Maju – Indonesia Emas 2045,” ucap Gubernur.
Menurut Gubernur, Kegiatan ini menjadi moment penting untuk bersama-sama menyusun langkah konkrit memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi daerah ditengah dinamika ekonomi global dan internasional yang akhir-akhir ini sangat dinamis.
Provinsi lampung telah menunjukkan capaian yang positif pada sektor ekonomi, meski pada saat yang sama dihadapkan pada dinamika ekonomi global seperti pemberlakuan tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia, juga konflik global seperti perang di Ukraina dan Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok komoditas pangan dan energi di dunia.
Saat ini perekonomian provinsi Lampung pada triwulan ke-empat 2024 yang lalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen, dan pada triwulan pertama 2025 berhasil tumbuh sebesar 5,47 persen, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan tertinggi se Sumatera serta mencatatkan pertumbuhan keempat tertinggi selama 5 tahun terakhir (y o y).
Dari sisi lapangan usaha pada kuartal pertama 2025, sektor pertanian kehutanan dan perikanan masih memberikan andil atau kontribusi terbesar terhadap perekonomian Lampung, yaitu sebesar 24,37 persen dengan pertumbuhan sektor primer ini sebesar 5,42 persen yang kedua yaitu industri pengolahan sebesar 19, 52 persen dengan pertumbuhan sebesar 8,79 persen disusul oleh perdagangan sebesar 14,95 persen dengan pertumbuhan terbesar 6.42 persen.
Terhitung Februari 2024 -Februari 2025 lapangan kerja di Lampung telah menyerap sebanyak 42,73. Ribu orang pekerja dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 4.12 % pada Februari 2024 menjadi 4,07 persen pada Februari 2025.
“Sektor pertanian masih yang terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja,” ucap Gubernur.
Sektor informal masih mendominasi meski sedikit demi sedikit terus udaranya pergeseran ke sektor formal. Pada Februari 2025 yang lalu tercatat pekerja di sektor formal sebesar 29, 40 persen atau meningkat dari Februari 2024 sebesar 27, 50 persen, sedangkan pekerja pada sektor informal sebesar 70,6 persen atau menurun dari Februari 2024 sebesar 32,5 persen.
Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor formal terus meningkat yang mengindikasikan adanya pergeseran menuju formalitas dalam dunia kerja.
“Data ini menunjukkan semakin banyaknya lapangan kerja sektor formal yang tentunya memberikan jaminan Sejahtera lebih baik bagi tenaga kerja kita,” ungkap Gubernur.
Gubernur berharap Iklim investasi di Provinsi Lampung bisa semakin baik, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan investor dan juga arah kebijakan pembangunan industri di daerah, kepentingan investor dan arah Pembangunan Daerah harus sejalan sehingga kalian bisa bantu sebesar-besarnya menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Lampung.
Diakhir, Gubernur menjelaskan bahwa untuk menjawab transformasi ekonomi 2045 sesuai dengan RPJPD Lampung tahun 2025-2045 terdapat 3 pilar utama untuk dibangun bersama di provinsi Lampung yaitu :
1. Penguatan Daya Saing Daerah
2. Peningkatan Ketahanan Ekonomi.
3. Mendorong Pembangunan yang inklusif.
“Melalui diskusi yang konstruktif pada hari ini kita berharap bisa semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi yang menjawab permasalahan daerah serta mendorong transformasi ekonomi, dengan semangat Lampung bersama, hasil dari seminar ini tentunya akan menjadi kontribusi pemikiran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi lampung pada masa yang akan datang,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua ISEI Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menegaskan bahwa ISEI Provinsi Lampung adalah mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan yang inklusif di Provinsi Lampung melalui berbagai program positif dan riset data Ekonomi yang akurat.
Agus Nompitu mengatakan bahwa ISEI harus mengambil peran positif untuk ikut mendorong proses transformasi ekonomi Lampung berupaya mencerdaskan bangsa negara terutama dalam bidang ilmu ekonomi melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, pelatihan dan juga tentu didukung dengan desa-desa binaan. (Rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
