Lampung
Sekdaprov Marindo Pastikan Pelantikan P3K Tahap I Telah Terukur
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melantik sebanyak 5.469 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran 2024, yang tersebar di 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (30/7/2025).
Pelantikan dilakukan secara serentak dan virtual, dipantau langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dari Ruang Command Center Lantai 2, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.
Pelantikan P3K tahap tersebut dipastikan telah terukur dan tentunya menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Lampung, sekaligus menjadi bagian dari transformasi birokrasi berbasis meritokrasi.
Dalam proses pelaksanaan pelantikan di masing-masing OPD dipimpin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dipantau secara virtual oleh Sekdaprov Marindo.
Salah satu prosesi pelantikan berlangsung di Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, yang melantik 60 orang PPPK teknis. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik, Ganjar Jationo.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kominfotik, Ganjar Jationo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK yang telah resmi dilantik. Gubernur menyebut momen ini sebagai hari istimewa yang telah lama dinanti oleh para calon PPPK dan merupakan awal dari perjalanan baru dalam pengabdian kepada negara.
“Pintu pengabdian kini terbuka lebar. Pelantikan ini menandai dimulainya tanggung jawab dan amanah baru yang harus dijalankan dengan sepenuh hati,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa proses seleksi PPPK yang dilantik telah melalui tahapan ketat, mulai dari verifikasi administrasi hingga Uji Kompetensi menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai yang dilantik memang layak dan kompeten.
“Ini adalah bukti bahwa kalian memiliki kemampuan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari aparatur negara,” tegas Gubernur.
Ia juga mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen suci di hadapan negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam pesannya, Gubernur mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan integritas.
“Kalian adalah wajah Pemerintah Provinsi Lampung di mata masyarakat. Jadilah ASN yang berakhlak, jujur, adil, dan profesional. Layani masyarakat dengan ketulusan dan junjung tinggi etika profesi,” pesannya.
Sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik, Gubernur juga mendorong pemanfaatan aplikasi Lampung inn, aplikasi milik Pemprov Lampung yang mendukung pelayanan terintegrasi berbasis digital.
Pelantikan PPPK Tahap I ini juga diwarnai dengan kegiatan penanaman pohon oleh seluruh peserta sebagai simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung aksi nyata menghadapi perubahan iklim global. (Rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
