Connect with us

DPRD

Wagub Jihan Hadiri Paripurna DPRD, Sampaikan Rancangan KUA-PPAS 2025 dan 2026

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (05/08/2025).

Sidang paripurna DPRD Provinsi ini mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa penyusunan dan penyampaian kedua rancangan ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini menunjukkan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyusun APBD secara transparan, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Wakil Gubernur mengatakan bahwa kondisi ekonomi Lampung telah menunjukkan kemajuan yang positif. Pada triwulan pertama tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,47%, angka ini merupakan capaian pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatra.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan menunjukkan progres yang signifikan, tercatat
angka tingkat kemiskinan Provinsi Lampung per Maret 2025 sebesar 10,00%, turun 0,69 persen poin dari Maret 2024 (10,69%), penurunan ini merupakan laju penurunan tertinggi kedua nasional setelah Provinsi Gorontalo.

Untuk laju inflasi di Provinsi Lampung, hingga bulan Juli 2025 tercatat sebesar 2,63%, angka ini menunjukkan bahwa inflasi masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan yakni 1,50% hingga 3,50%. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan jasa yang berjalan efektif.

Terkait dengan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan 2026, Wagub Jihan mengatakan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung adalah menjaga stabilitas fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan komitmen untuk mempercepat transformasi Lampung menuju Indonesia Emas 2045.

Jihan berharap, pembahasan kedua rancangan ini dapat dilakukan secara sinergis dan komprehensif oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Lampung.

“Kami berharap agar hasilnya benar-benar memberi manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading