DPRD
Rapat Pembahasan APBD TA 2026 Tanpa Hambatan, Sinergitas Pemprov dan DPRD Lampung Semakin Mantap
Alteripost.co, Bandarlampung-
Harmonisasi dan sinergitas antara Pemprov bersama DPRD Lampung yang makin mantap, tercermin dari pelaksanaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, Kamis (28/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad. Giri Akbar. Dari pihak Eksekutif dipimipin langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, sebagai Ketua TAPD.
Dalam pemaparannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan sejumlah capaian indikator ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 tercatat 5,47 persen, tertinggi di Pulau Sumatera. Angka kemiskinan juga terus menurun hingga mencapai level terendah dalam sepuluh tahun terakhir, sementara inflasi daerah pada Juli 2025 berada di angka 2,63 persen, masih terjaga dalam rentang sasaran nasional.
“Capaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian harga serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan inklusif menuju transformasi Indonesia Emas 2045,” jelas Sekdaprov Marindo.
Selain pemaparan Rancangan APBD 2026, rapat juga diwarnai dengan masukan dan tanggapan dari anggota Banggar DPRD Lampung. Seluruh usulan diterima secara positif oleh Sekretaris Daerah sebagai bagian dari proses penyempurnaan bersama.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menyampaikan harapannya agar proses pembahasan APBD dapat berjalan lancar dengan dukungan konstruktif dari seluruh pihak.
“Sinergi yang baik antara Eksekutif dan DPRD sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan menuju Lampung Maju,” ujarnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengapresiasi capaian deflasi signifikan pada sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Deni mengatakan, kondisi ini merupakan fenomena baru yang belum pernah terjadi dalam kurun beberapa dekade terakhir.
“Deflasi hingga 15 persen di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal ini belum pernah terjadi dalam belasan tahun terakhir. Dari data BPS, ada empat subkelompok pendidikan yang dicatat, dan dua di antaranya mengalami deflasi tajam, yakni pendidikan dasar serta anak usia dini minus 1,77 persen, serta pendidikan menengah yang anjlok hingga minus 51,23 persen,” kata Deni, Selasa (02/09/).
Sebaliknya, pendidikan tinggi justru mencatat kenaikan sebesar 11,95 persen. Bagi Deni, fenomena ini menandakan adanya perubahan besar dalam struktur biaya pendidikan yang pada akhirnya memberi dampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Bahkan, kebijakan penghapusan uang komite serta pemberian subsidi pendidikan yang dijalankan sejak awal tahun 2025 telah memberi kontribusi nyata dalam menekan beban ekonomi keluarga di Lampung.
“Ini menjadi angin segar bagi masyarakat. Kebijakan Gubernur soal penghapusan uang komite dan subsidi pendidikan terbukti berdampak baik, bukan hanya meringankan orang tua, tapi juga menggerakkan sektor ekonomi. Komisi V memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang bersama DPRD telah bekerja keras menghadirkan kebijakan pro-rakyat,” ungkapnya
Untuk itu, kata Politisi Demokrat Lampung ini, bahwa capaian ini akan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung di masa mendatang, sehingga provinsi ini bisa mempercepat langkah untuk bersaing dengan daerah lain yang lebih maju.
“Tentu semua pihak harus ikut mengawal kebijakan ini. Kalau ada yang kurang, mari sama-sama kita koreksi. Tapi kalau baik, harus kita dukung agar manfaatnya lebih luas,” tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan (year on year/yoy) Lampung pada Agustus 2025 tercatat hanya 1,05 persen, lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 2,33 persen. Inflasi masih didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya justru mengalami inflasi tinggi hingga 6,76 persen. Namun, yang paling menonjol adalah kelompok pendidikan yang menyumbang deflasi 0,98 persen, dipicu kebijakan restrukturisasi biaya pendidikan oleh Pemprov Lampung.(*)
Perkuat Nilai Persatuan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Ikuti Dakwah Damai Indonesiaku
Eva Dwiana: Keberagaman adalah Kekuatan Membangun Bandar Lampung
Gubernur Apresiasi Peran Sosial Tionghoa dalam Pembangunan Daerah
