Connect with us

DPRD

Lesty Putri Utami Tekankan Kesiapsiagaan Bencana di Lampung Selatan

Published

on

Alteripost Lampung Selatan – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam, khususnya banjir yang kerap melanda sejumlah kecamatan di Lampung Selatan.

Hal itu disampaikan Lesty saat membuka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencarian dan Pertolongan yang diselenggarakan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung di Desa Kerto Sari, Kecamatan Tanjung Sari, dan Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang pada Sabtu (06/09/2025).

“Basarnas hadir untuk memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat memahami langkah-langkah dasar penanganan tanggap darurat. Dengan demikian, apabila terjadi bencana, masyarakat dapat segera melakukan upaya evakuasi awal dan meminimalisir korban,” ujar Lesty dalam sambutannya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Direktorat Bina Potensi Basarnas yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kondisi darurat maupun situasi yang membahayakan jiwa manusia.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwansah, S.Sos., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masyarakat.

“Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu bersikap mandiri, memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat kejadian maupun pascakejadian, serta dapat melakukan evakuasi awal sebelum tim SAR gabungan tiba di lokasi,” tegas Deden.

Ia menambahkan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah dan dilengkapi dengan simulasi lapangan.

“Simulasi penting agar masyarakat bersama perangkat RT dan RW benar-benar siap, memahami prosedur, serta mampu merespons cepat setiap kondisi darurat di lingkungan mereka,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini, peserta yang terdiri dari perangkat desa, relawan, dan perwakilan warga mendapatkan materi seputar tugas dan fungsi Basarnas, manajemen penanggulangan banjir, prosedur evakuasi mandiri saat banjir, serta praktik RJP (Resusitasi Jantung Paru) dan BHD (Bantuan Hidup Dasar).

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menghadapi bencana semakin meningkat sehingga risiko korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading