Connect with us

Lampung Selatan

Anggota Komisi I DPRD Dwi Riyanto Minta BPD Tak Hanya Jadi Stempel Kebijakan Desa

Published

on

Alteripost Kalianda – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lampung Selatan, Dwi Riyanto, menghadiri kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kalianda, Rabu (1/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Dwi Riyanto menegaskan bahwa BPD harus mampu menjalankan peran strategisnya, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan desa.

> “BPD jangan hanya jadi pelengkap struktur. BPD harus benar-benar menjalankan fungsi strategisnya dalam tata kelola pemerintahan desa,” tegasnya.

 

Dwi menjelaskan, BPD memiliki tiga fungsi utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu:

1. Fungsi legislasi, yakni bersama pemerintah desa menyusun peraturan desa (Perdes) yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

2. Fungsi budgetting, yaitu ikut membahas serta menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Fungsi pengawasan, untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan transparan dan sesuai aturan.

 

“Kalau tiga fungsi ini dijalankan dengan benar, desa akan kuat, demokrasi berjalan sehat, dan potensi penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Tetapi kalau BPD hanya duduk pasif, desa rawan disalahgunakan oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya BPD di sejumlah desa yang hanya berperan sebagai stempel kebijakan kepala desa. Padahal, keberadaan BPD merupakan instrumen kontrol agar tata kelola desa tidak menyimpang.

“BPD jangan takut untuk kritis. Kalau ada penyimpangan, sampaikan sesuai mekanisme. Itu mandat rakyat,” tegas Dwi.

Dengan adanya peningkatan kapasitas melalui Bimtek tersebut, Dwi berharap penggunaan dana desa ke depan bisa lebih tepat sasaran, sesuai skala prioritas, dan mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang bersumber dari dana desa di Kabupaten Lampung Selatan.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung Selatan

Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga

Published

on

Alteripost Sragi – Senyum dan antusiasme anak-anak mewarnai kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Bandar Agung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

Bagi mereka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghemat uang jajan.

Respons positif tersebut terlihat saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berinteraksi langsung dengan para siswa dalam peresmian SPPG 3T Bandar Agung, Rabu (14/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Peresmian di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Egi bersama Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Zainuri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peresmian Serentak SPPG Tahap II di Wilayah Indonesia Tengah dan Barat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Peresmian yang dipusatkan di Provinsi Aceh itu diikuti 16 provinsi, dengan total 980 SPPG di wilayah 3T Indonesia bagian tengah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jangkauan Program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Saat berdialog dengan para siswa, Egi menanyakan tanggapan mereka terhadap makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Anak-anak menyampaikan bahwa mereka senang dengan menu MBG. Selain memperoleh makanan, mereka juga merasakan manfaat karena dapat menghemat uang jajan.

Mendengar jawaban itu, Egi mengajak para siswa menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya program tersebut.

“Kalau senang, kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.

Bagi Egi, antusiasme anak-anak menjadi gambaran penting tentang bagaimana program pemenuhan gizi diterima oleh penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, melainkan juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan SPPG di Kecamatan Sragi. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program.

Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SPPG. Ia mengaitkan hal tersebut dengan program HELAU yang dikembangkan Pemkab Lampung Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul.

“Kita punya program Desa HELAU. Semoga SPPG-nya juga bisa menjadi SPPG HELAU, biar cantik SPPG-nya,” ujar Egi.

Selain mendukung pemenuhan gizi anak, keberadaan SPPG di wilayah Sragi diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha setempat. Petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal berpotensi terlibat dalam rantai pasok kebutuhan SPPG, sehingga manfaat program dapat menjangkau sektor ekonomi masyarakat.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, perluasan layanan gizi juga berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pelayanan.

Melalui kehadiran SPPG 3T Bandar Agung, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan pemenuhan gizi semakin luas, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok.

Di saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading