Alteripost Tulang Bawang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara (Trinusa) Kabupaten Tulangbawang bersama perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mendatangi Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.

Kedatangan mereka tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penutupan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite di SPBU BUMD 24.345.107, Jalan Lintas Timur, Terminal Menggala.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Tulangbawang, Kamis (30/10/2025), dan diterima langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Pahada Hidayat, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Ir. Antoni, Plt. Kadis Pertanian Ir. Sri Sulistiyo Rahayu, Kadis Perdagangan Tuhir Alam, Kasat Pol PP Penli Yusli, Kaban Kesbangpol Saut Sinurat, serta Direktur BUMD Tulangbawang, Novi Marzani BMY.

Ketua DPC LSM Trinusa Tulangbawang, Hendri Setiawan, bersama anggota Eliantoni dan sejumlah perwakilan Gapoktan menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi selama 13 hari terakhir. Menurut mereka, penutupan SPBU BUMD tersebut sangat menghambat kegiatan usaha tani serta program ketahanan pangan nasional.

“Dengan penutupan SPBU itu, BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite menjadi langka. Padahal bahan bakar ini menjadi penggerak utama operasional alat mesin pertanian (Alsintan),” ujar Eliantoni diamini perwakilan Gapoktan.

Pihak Gapoktan meminta Pemkab Tulangbawang segera mencari solusi agar mereka kembali bisa mengakses BBM subsidi secara lancar dan berkelanjutan. Menurut mereka, kelancaran pasokan BBM subsidi merupakan syarat mutlak bagi petani untuk mendukung program swasembada pangan.

Selain itu, mereka juga mendesak Pemkab agar memfasilitasi penerbitan rekomendasi atau barcode bagi kelompok tani yang belum memilikinya. Tanpa legalitas tersebut, para petani mengaku kesulitan mendapatkan pembinaan dan bantuan program pemerintah.

“Jika kondisi ini dibiarkan, maka program swasembada pangan hanya akan menjadi angan-angan di Sai Bumi Nengah Nyappur ini,” ungkap perwakilan Gapoktan.

Gapoktan juga menyayangkan penutupan SPBU BUMD yang disebut terjadi akibat demonstrasi salah satu ormas.

“Kami petani yang menjadi korban. Di satu sisi pemerintah menuntut kami menanam tiga kali setahun, tapi di sisi lain sumber daya pendukung seperti BBM subsidi justru terputus,” keluhnya.

Sementara itu, Direktur BUMD Tulang Bawang, Novi Marzani, menjelaskan bahwa penutupan SPBU BUMD 24.345.107 terjadi setelah adanya aksi demonstrasi pada 18 Oktober 2025 dari salah satu ormas yang menuding adanya dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp8,6 miliar tahun 2022.

“Tudingan itu tidak benar. Saya baru menjabat Direktur PT Tulang Jaya (Perseroda) pada tahun 2023. Penyertaan modal dari Pemkab ke BUMD sebesar Rp 8,6 miliar hanya pada tahun 2012 dan sampai tahun 2025 tidak ada peyertaan modal dari Pemkab apa yang dituduhkan mereka tidak benar adanya tambahan peyertaan modal lagi, ,” tegas Novi.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh LSM Trinusa dan Gapoktan, Novi memastikan bahwa SPBU BUMD akan kembali dibuka pada Jumat, 31 Oktober 2025, untuk melayani pembelian BBM subsidi Solar dan Pertalite bagi Gapoktan di Tulang Bawang.

“Pembukaan kembali SPBU BUMD ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebutuhan petani dan upaya Pemkab Tulangbawang dalam mendukung program swasembada pangan nasional sesuai visi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Novi. (cn)