Lampung
Gubernur Mirza Ajak Dunia Usaha Bersinergi Bangun Ekonomi Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Potensi ekonomi Lampung yang besar menginspirasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk menginisiasi kegiatan “Coffee Morning: Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur dengan Dunia Usaha” di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025).
Acara ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi Lampung dan para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, Gubernur Mirza ingin menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Coffee Morning ini menggambarkan bahwa Pemerintah daerah tidak ingin berjalan sendiri. Namun ingin berkolaborasi dengan dunia usaha. Sebab, pembangunan tanpa keterlibatan pengusaha ibarat kopi tanpa gula, ada aroma, ada warna, tapi belum lengkap rasanya.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan visinya untuk membangun Lampung melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Ia mengakui bahwa Lampung masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas SDM. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025, Lampung berada di peringkat ke-26 nasional.
“Ibu dan Bapak tentu mencari tenaga kerja yang berkualitas. Jika SDM kita lemah, itu bisa menjadi beban, baik bagi dunia usaha maupun bagi pemerintah,” tegasnya.
Gubernur Mirza berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di berbagai sektor.
Ia menyoroti capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tahun 2024 yang mencapai Rp483,88 triliun, di mana 59,39 persen kontribusinya berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Nilai ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan PDRB terbesar keempat di Pulau Sumatera.
“Potensi ini sangat besar. Dengan tata kelola yang baik, sektor-sektor tersebut bisa menjadi penggerak utama ekonomi Lampung,” katanya.
Selain itu, di sektor pariwisata, Gubernur Mirza berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar destinasi wisata unggulan. Ia juga memperkenalkan konsep “bottom-up economy”, yakni membangun kekuatan ekonomi dari desa sebagai fondasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersinergi dengan pemerintah daerah melalui skema Hexahelix, yaitu kolaborasi antara enam unsur utama :
1. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator kebijakan;
2. Akademisi, melalui riset dan pengembangan;
3. Pelaku Usaha, sebagai penggerak ekonomi;
4. Komunitas/Masyarakat, sebagai pelaku pembangunan di lapangan;
5. Media, sebagai penyampai informasi dan promotor kegiatan; 6. Hukum dan Regulasi, sebagai penghubung antar-sektor agar inovasi berjalan sesuai aturan.
Ketua Forum CSR Lampung, Veronika Saptarini, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Lampung yang terbuka terhadap aspirasi pelaku usaha.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Gubernur Mirza bagi para pengusaha di Lampung. Dunia bisnis hari ini tidak bisa lagi menggunakan sistem hit and run, karena itu akan merusak citra perusahaan,” ujar Veronika.
Ia menambahkan, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola dengan baik di bidang pendidikan, infrastruktur, maupun sosial dapat mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“CSR bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini adalah kebutuhan bagi perusahaan agar bisa tumbuh bersama masyarakat,” tegasnya.
Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku bisnis di Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, sekaligus membangun kesepahaman demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan produktif.
Menutup kegiatan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha.
“Satu-satunya cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendukung dunia usaha. Saya berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, tata kelola yang baik, dan daya saing yang kuat agar dunia usaha di Lampung semakin berkembang,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
