Lampung
Gubernur Mirza Ajak Dunia Usaha Bersinergi Bangun Ekonomi Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Potensi ekonomi Lampung yang besar menginspirasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk menginisiasi kegiatan “Coffee Morning: Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur dengan Dunia Usaha” di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025).
Acara ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi Lampung dan para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, Gubernur Mirza ingin menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Coffee Morning ini menggambarkan bahwa Pemerintah daerah tidak ingin berjalan sendiri. Namun ingin berkolaborasi dengan dunia usaha. Sebab, pembangunan tanpa keterlibatan pengusaha ibarat kopi tanpa gula, ada aroma, ada warna, tapi belum lengkap rasanya.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan visinya untuk membangun Lampung melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Ia mengakui bahwa Lampung masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas SDM. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025, Lampung berada di peringkat ke-26 nasional.
“Ibu dan Bapak tentu mencari tenaga kerja yang berkualitas. Jika SDM kita lemah, itu bisa menjadi beban, baik bagi dunia usaha maupun bagi pemerintah,” tegasnya.
Gubernur Mirza berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di berbagai sektor.
Ia menyoroti capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tahun 2024 yang mencapai Rp483,88 triliun, di mana 59,39 persen kontribusinya berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Nilai ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan PDRB terbesar keempat di Pulau Sumatera.
“Potensi ini sangat besar. Dengan tata kelola yang baik, sektor-sektor tersebut bisa menjadi penggerak utama ekonomi Lampung,” katanya.
Selain itu, di sektor pariwisata, Gubernur Mirza berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar destinasi wisata unggulan. Ia juga memperkenalkan konsep “bottom-up economy”, yakni membangun kekuatan ekonomi dari desa sebagai fondasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersinergi dengan pemerintah daerah melalui skema Hexahelix, yaitu kolaborasi antara enam unsur utama :
1. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator kebijakan;
2. Akademisi, melalui riset dan pengembangan;
3. Pelaku Usaha, sebagai penggerak ekonomi;
4. Komunitas/Masyarakat, sebagai pelaku pembangunan di lapangan;
5. Media, sebagai penyampai informasi dan promotor kegiatan; 6. Hukum dan Regulasi, sebagai penghubung antar-sektor agar inovasi berjalan sesuai aturan.
Ketua Forum CSR Lampung, Veronika Saptarini, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Lampung yang terbuka terhadap aspirasi pelaku usaha.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Gubernur Mirza bagi para pengusaha di Lampung. Dunia bisnis hari ini tidak bisa lagi menggunakan sistem hit and run, karena itu akan merusak citra perusahaan,” ujar Veronika.
Ia menambahkan, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola dengan baik di bidang pendidikan, infrastruktur, maupun sosial dapat mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“CSR bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini adalah kebutuhan bagi perusahaan agar bisa tumbuh bersama masyarakat,” tegasnya.
Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku bisnis di Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, sekaligus membangun kesepahaman demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan produktif.
Menutup kegiatan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha.
“Satu-satunya cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendukung dunia usaha. Saya berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, tata kelola yang baik, dan daya saing yang kuat agar dunia usaha di Lampung semakin berkembang,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
