Lampung
APPSI 2025–2029 Resmi Dikukuhkan, Gubernur Lampung Pimpin Bidang Ekonomi dan Kesra
Alteripost Kalimantan Timur – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Masa Bhakti 2025-2029, yang berlangsung di Aula Kemenko 1 Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (11/11/2025).
Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan No:008/SK/APPSI/XI/2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penetapan Pengurus APPSI Masa Bhakti 2025-2029.
Adapun susunan pengurus APPSI diantaranya Ketua Umum Rudy Mas’ud (Gubernur Kaltim), Wakil Ketua Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim), dan Sekjen Hendrik Lewerissa (Gubernur Maluku).
Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, didapuk menjadi Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra APPSI.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan kiprah APPSI selama ini telah banyak membantu pemerintah pusat, khususnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga meminta agar ke depan sinergi pusat dan daerah lebih diperkuat. Salah satunya sinergi RPJMN dengan RPJMD. Selain itu juga perlu dilakukan harmonisasi pusat daerah untuk optimalisasi pembangunan nasional dan daerah, serta optimalisasi anggaran.
“Mari jadikan momentum ini sebagai titik awal memperkuat sinergi, meneguhkan kolaborasi untuk membangun Indonesia dari daerah,” ujar Wamendagri Akhmad Wiyagus mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) mengatakan bahwa APPSI harus bisa menjadi wadah kolaboratif antarprovinsi se-Indonesia, memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung arah kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan rakyat sejahtera menuju Indonesia maju.
Gubernur Harum menegaskan komitmen kuat APPSI mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Meningkatkan kompetensi pengusaha lokal agar lebih kompetitif dan adaptif terhadap digitalisasi.
Ia juga menyebut pentingnya orientasi daerah dalam efisiensi anggaran. Gubernur Harum menekankan pentingnya penguatan manajemen daerah agar mampu melaksanakan sistem pelayanan publik yang efektif di tengah efisiensi anggaran nasional.
Selain itu, mewakili aspirasi daerah, Gubernur Harum minta agar Otorita IKN menyiapkan satu klaster khusus bagi seluruh pemerintah daerah di IKN. Semua provinsi ke depan bisa ikut berkontribusi dalam sukses pembangunan nasional.
“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, semoga amanah ini dapat kami jalankan dengan integritas, dedikasi dan semangat kolaborasi membangun Indonesia dari daerah,” tutup Gubernur.
Acara pengukuhan juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Tampak juga sejumlah gubernur dan perwakilan dari pemerintah provinsi se-Indonesia. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)

