Ruwajurai
Inflasi Lampung 2025 Capai 0,59 Persen, BI Optimistis Tetap Terkendali Hingga 2026
Alteripost Lampung — Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode November 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0, 36% (mtm). Realisasi itu lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,64% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,37% (mtm).
Sementara itu, secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 1,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,14% (yoy) dan inflasi nasional yang sebesar 2,92% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Desember 2025 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta kelompok transportasi utamanya cabai rawit, bawang putih, bawang merah, emas perhiasan dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,17%; 0,11%; 0,10%; 0,05% dan 0,03% (mtm). Kenaikan harga cabai rawit didorong oleh tekanan pasokan pasca berakhirnya masa panen, disertai penurunan kualitas produksi akibat tingginya curah hujan pada Desember 2025.
Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah dipengaruhi oleh menurunnya pasokan dari sentra produksi di Jawa Barat dan Sumatera Barat, seiring meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta kejadian gagal panen akibat bencana banjir. Di sisi non pangan, kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global akibat faktor geopolitik. Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh Pertamina yang mengikuti perkembangan harga energi internasional sepanjang 2025.
Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan Desember 2025 tertahan oleh penurunan harga tomat; salak; sabun mandi; terong; serta tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan andil masing – masing sebesar -0,04%; -0,02%; -0,02%; -0,01% dan -0,01% (mtm). Penurunan harga tomat, salak dan terong dipengaruhi oleh terjaganya pasokan pada periode panen di beberapa sentra produksi lokal. Sementara itu, penurunan tarif angkutan sungai, danau, dan penyeberangan didukung oleh pemberian potongan harga (diskon) tarif penumpang dalam rangka periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026.
Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari penyesuaian UMP yang direalisasikan secara bertahap pada sepanjang tahun dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1447 H; serta (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat.
Selanjutnya dari sisi Inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food) adalah (i) peningkatan curah hujan dan risiko banjir lokal berpotensi menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan, sejalan dengan analisis BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia yang memprediksi berlanjutnya La Nina lemah hingga awal tahun 2026; dan (ii) potensi peningkatan harga komoditas pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1447 H; serta (iii) potensi gangguan pasokan dan distribusi komoditas pangan ke Provinsi Lampung sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah
Sumatera, yang berisiko menghambat kelancaran aruslogistik antar wilayah. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu dicermati adalah (i) kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah; serta (ii) potensi penyesuaian tarif angkutan darat dan udara pada periode puncak libur akhir tahun.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada bulan Januari, utamanya komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antar-Provinsi maupun intra-Provinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran. Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.
3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
4. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.(*)
Bandar Lampung
Eva Dwiana Hadiri Konferensi Pers Rakernas APEKSI XVIII, Soroti Mitigasi Banjir Perkotaan
Alteripost Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Sumatera Utara. Setibanya di Medan, Eva Dwiana langsung mengikuti konferensi pers bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Wali Kota Solo, dan Wali Kota Ternate di Ruang Rapat Pemerintah Kota Medan, Selasa (30/6/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa Rakernas APEKSI XVIII yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 diikuti oleh 96 pemerintah kota dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi Kota Medan hingga sekitar Rp17 miliar melalui sektor penyelenggaraan acara, perhotelan, UMKM, kuliner, dan transportasi.
Rakernas APEKSI XVIII menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, serta bertukar inovasi dalam pembangunan daerah. Sejumlah agenda turut digelar, di antaranya Indonesia City Expo, forum tematik, Dialog Kota Tangguh, Karnaval Nusantara, hingga bazar UMKM yang melibatkan ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah.
Salah satu agenda yang paling menarik perhatian masyarakat adalah Karnaval Nusantara yang diikuti puluhan delegasi dari berbagai kota di Indonesia. Kegiatan tersebut menampilkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi daerah sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.
Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menegaskan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas APEKSI XVIII merupakan wujud komitmen untuk memperkuat kerja sama antardaerah, termasuk membahas strategi mitigasi banjir di kawasan perkotaan.
“Melalui Rakernas APEKSI XVIII ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi antardaerah, memperluas jejaring kerja sama, serta mengadopsi berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Eva Dwiana.
Selain itu, Eva menyebut pembahasan mengenai penanganan banjir di wilayah perkotaan menjadi salah satu fokus penting, mengingat persoalan tersebut menjadi tantangan bersama yang dihadapi banyak kota di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarkepala daerah, diharapkan lahir solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan perkotaan.(*)

