Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka penguatan sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447H, Jumat (13/2/2026).

Walikota Bandar Lampung dalam arahannya menyampaikan harapan agar inflasi Kota Bandar Lampung tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1%. Beliau menegaskan bahwa kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mengawal stabilitas harga di Kota Bandar Lampung.

Arahan tersebut sejalan dengan penegasan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara lebih intensif, strategis, dan tepat sasaran dalam mengawal HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447H.

Kerja sama seluruh stakeholders sangat penting dalam mengawal inflasi. InsyaaAllah, apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, inflasi Kota Bandar Lampung dapat kita jaga tetap terkendali,” ujar Walikota, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPID atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Berdasarkan paparan BPS Kota Bandar Lampung, inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan 1,43% (yoy) .

Angka ini dinilai sebagai awal tahun yang baik untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Secara m-to-m, beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, kangkung, bayam, dan nasi dengan lauk, sementara cabai merah dan bawang merah mengalami deflasi. BPS juga mencatat
bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota konsumsi, sehingga dinamika harga makanan jadi dan komoditas konsumsi langsung masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi.

Kepala KPw Bank Indonesia Lampung Bimo Epyanto menyampaikanharga komoditas global seperti jagung dan kedelai perlu menjadi perhatian, serta komoditas hortikultura yang relatif minim dukungan APBN pada tahun ini sehingga bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.

Penguatan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif perlu disesuaikan dengan karakteristik Kota Bandar Lampung sebagai kota konsumsi.

Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik intra
maupun antar provinsi juga perlu diperkuat untuk menjaga kondisi pasokan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, pelaksanaan pasar murah tentunya perlu memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat lokasi (terutama pasar tradisional sampel IHK), tepat waktu, dan tepat komoditas.

Dari sisi komunikasi efektif, masyarakat juga dihimbau untuk berbelanja secara bijak dan mendorong penerapan pola konsumsi zero waste guna menghindari pemborosan dan mubazir sisa makanan.

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung turut menyampaikan bahwa Pemkot akan melaksanakan pasar murah di 20 kecamatan pada 60 titik pada 20 Februari, 3 Maret, dan 13 Maret 2026 dengan komoditas beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras, serta mengoptimalkan pemanfaatan videotron di Bundaran Gajah untuk edukasi pengendalian inflasi.

Dari sisi pasokan, Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah dalam kondisi
aman dan siap mendukung stabilitas selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Dinas Pangan melaporkan ketersediaan pangan relatif stabil dengan cadangan beras 15 ton untuk intervensi ketika diperlukan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang saat ini telah berjalan di tingkat Provinsi Lampung dan akan segera ditindaklanjuti di tingkat kota.

Satgas ini bertugas memastikan harga komoditas di pasaran tidak melampaui harga acuan serta menjamin tidak adanya peredaran bahan pangan berbahaya, sehingga stabilitas harga dan perlindungan konsumen tetap terjaga.

Pertamina juga mengaskan bahwa pihaknya akan menjamin ketersediaan BBM dan LPG 3kg, sementara Polres dan TNI siap mendukung pengamanan distribusi dan menjaga kondusivitas wilayah selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. (*)