Connect with us

Lampung Selatan

Menteri Agama Nasaruddin Umar Umumkan 1 Ramadan 1447 H

Published

on

Alteripost Lampung Selatan – Langit senja di Pantai Canti, Kecamatan Rajabasa, Selasa (17/2/2026), menjadi saksi ikhtiar penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dari Pusat Observasi Bulan (POB) Bukit Gelumpai, para ahli falak memantau hilal, namun hasilnya belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan pemerintah.

Pemantauan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu menyatakan hilal tidak terlihat. Dengan demikian, keputusan resmi awal Ramadan menunggu sidang isbat pemerintah pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnaen, menjelaskan bahwa secara astronomis posisi hilal berada di bawah ufuk. Berdasarkan hasil hisab di titik POB Bukit Gelumpai, tinggi hilal tercatat minus 1 derajat 03 menit 0,021 detik dengan elongasi matahari-bulan 1 derajat 01 menit 0,008 detik.

“Merujuk kriteria Kementerian Agama dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, maka ketinggian hilal tersebut masih belum memenuhi syarat untuk teramati,” ujar Zulkarnaen.

Ia menambahkan, dalam pandangan empat mazhab fikih, awal Ramadan ditetapkan melalui rukyatul hilal atau observasi langsung. Apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyampaikan bahwa Bukit Gelumpai merupakan lokasi strategis untuk pemantauan hilal karena secara geografis menghadap laut lepas tanpa penghalang visual.

“Bukit Gelumpai adalah posisi pantau terbaik di Lampung Selatan. Secara geografis menghadap laut lepas, sehingga memberikan pandangan optimal bagi para ahli untuk melihat hilal,” ujarnya.

Anton menegaskan, Rukyatul Hilal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk ikhtiar yang memadukan pendekatan sains dan syariat.

Pengamatan dilakukan menggunakan teleskop modern dan perangkat astronomi presisi, namun tetap berlandaskan dalil agama.

“Kita menggunakan teknologi teleskop yang mutakhir, tetapi tetap bersandar pada dalil agama. Harapannya, masyarakat bisa menyambut Ramadan dengan penuh keyakinan dan kedamaian,” tambahnya.

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat di Jakarta.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak ada laporan hilal terlihat, maka disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin.

Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Lampung Selatan dan seluruh Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan kepastian jadwal ibadah yang telah ditetapkan pemerintah.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung Selatan

Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga

Published

on

Alteripost Sragi – Senyum dan antusiasme anak-anak mewarnai kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Bandar Agung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

Bagi mereka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghemat uang jajan.

Respons positif tersebut terlihat saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berinteraksi langsung dengan para siswa dalam peresmian SPPG 3T Bandar Agung, Rabu (14/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Peresmian di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Egi bersama Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Zainuri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peresmian Serentak SPPG Tahap II di Wilayah Indonesia Tengah dan Barat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Peresmian yang dipusatkan di Provinsi Aceh itu diikuti 16 provinsi, dengan total 980 SPPG di wilayah 3T Indonesia bagian tengah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jangkauan Program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Saat berdialog dengan para siswa, Egi menanyakan tanggapan mereka terhadap makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Anak-anak menyampaikan bahwa mereka senang dengan menu MBG. Selain memperoleh makanan, mereka juga merasakan manfaat karena dapat menghemat uang jajan.

Mendengar jawaban itu, Egi mengajak para siswa menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya program tersebut.

“Kalau senang, kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.

Bagi Egi, antusiasme anak-anak menjadi gambaran penting tentang bagaimana program pemenuhan gizi diterima oleh penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, melainkan juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan SPPG di Kecamatan Sragi. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program.

Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SPPG. Ia mengaitkan hal tersebut dengan program HELAU yang dikembangkan Pemkab Lampung Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul.

“Kita punya program Desa HELAU. Semoga SPPG-nya juga bisa menjadi SPPG HELAU, biar cantik SPPG-nya,” ujar Egi.

Selain mendukung pemenuhan gizi anak, keberadaan SPPG di wilayah Sragi diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha setempat. Petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal berpotensi terlibat dalam rantai pasok kebutuhan SPPG, sehingga manfaat program dapat menjangkau sektor ekonomi masyarakat.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, perluasan layanan gizi juga berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pelayanan.

Melalui kehadiran SPPG 3T Bandar Agung, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan pemenuhan gizi semakin luas, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok.

Di saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading