Lampung
Gubernur RMD dan Ibu Purnama Wulan Sari Laksanakan Safari Ramadan di Lamteng
Alteripost Lampung Tengah – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza. melaksanakan Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Menurut Gubernur Mirza, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kekuatan utama Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian. Komoditas padi, jagung, singkong, serta hasil perkebunan dan peternakan menjadi penopang kebutuhan daerah maupun nasional. Selain itu, pergerakan pelaku UMKM dan letak strategis wilayah di tengah provinsi memperkuat peran Lampung Tengah sebagai jalur utama perekonomian.
“Lampung Tengah selama ini menopang pembangunan Provinsi Lampung, kebutuhan daerah, dan juga nasional. Jika Lampung Tengah kuat, maka Lampung akan semakin kokoh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi, termasuk ruas jalan di Lampung Tengah. Sebagai lumbung pangan nasional, infrastruktur jalan yang mantap dinilai menjadi kunci kelancaran distribusi hasil pertanian dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Tahun ini, Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran hampir Rp300 miliar khusus untuk perbaikan jalan provinsi,” ujarnya.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri dari 561 desa menjadi 591 desa atau bertambah 30 desa. Digitalisasi pelayanan desa juga terus didorong guna mempercepat administrasi, menertibkan data, dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, pemerintah memprioritaskan penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita terindikasi stunting pada 2026.
Gubernur juga mengapresiasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Tengah yang telah mencapai 100 persen. Program nasional ini disebutnya telah memberikan manfaat besar bagi sekitar 2,7 juta anak di seluruh Provinsi Lampung setiap harinya.
Selain itu, cakupan Program Cek Kesehatan Gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pemerintah juga memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan dengan mengedepankan deteksi dini penyakit.
Dalam aspek pembangunan spiritual, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada ratusan masjid, musala, TPA/TPQ, serta rumah ibadah lainnya di 15 kabupaten/kota. Insentif juga diberikan kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, penjaga rumah ibadah, dan tokoh agama sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Program wisata rohani lintas agama, fasilitasi jemaah haji, serta dukungan bagi tahfiz Al-Qur’an dan umrah turut menjadi bagian dari penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan kegiatan yang dinantikan masyarakat dan para ulama.
Ia berharap kunjungan tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza bersama Ketua TP PKK Provinsi Lampung menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain santunan kepada anak yatim, bantuan untuk masjid senilai Rp30 juta, serta bantuan Al-Qur’an.
Safari Ramadan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat sinergi pembangunan menuju Lampung yang maju, religius, dan sejahtera.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
