Connect with us

DPRD

Wakil DPRD Lampung Ikuti Safari Ramadan, Perkuat Hubungan dengan Masyarakat Tubaba

Published

on

Alteripost Tulang Bawang Barat – Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al Amin Pulung Kencana, dengan mengusung tema “Ramadan Bersedekah” sebagai momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta meningkatkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung yang diwakili Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, M.A.Pd, bersama Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Dr. Drs. Sulfakar, M.M, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T, unsur pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Lampung, unsur Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nadirsyah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nadirsyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung di wilayahnya. Ia menilai kegiatan ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat daerah serta sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, M.A.Pd, disampaikan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan kehadiran pemerintah daerah benar-benar dirasakan hingga ke daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, UMKM, dan sumber daya manusia yang unggul. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Momentum Ramadan diharapkan menjadi sarana meningkatkan keimanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Masyarakat diajak untuk menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan empati terhadap sesama demi terwujudnya Lampung yang maju dan sejahtera.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan bantuan hibah rumah ibadah. Selain itu, rangkaian acara diisi dengan sambutan pemerintah daerah, ceramah agama, buka puasa bersama, salat Magrib berjamaah, serta ramah tamah dengan masyarakat.

Kegiatan Safari Ramadan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menghadirkan keberkahan Ramadan yang dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Lesty Pastikan Pansus LkPj DPRD Lampung Bakal Bekerja Secara Objektif

Published

on

Foto: Ketua Pansus LKPj DPRD Lampung Lesty Putri Utami

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.

Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.

Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.

“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.

Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.

Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.

“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.

“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.

Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.

“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.

Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.

Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.

“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading