Lampung Selatan
Respons Cepat Longsor, Bupati Egi Tanam Pohon di Hutan Lindung Rajabasa
Alteripost Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Sabtu (4/4/2026). Ia sekaligus memimpin penanaman pohon sebagai langkah cepat mitigasi bencana guna mencegah longsor susulan.
Langkah tersebut menjadi respons konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terhadap ancaman longsor di kaki Gunung Rajabasa, sekaligus bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung.
Didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto serta jajaran pejabat utama, Bupati Egi memulai perjalanan dari Desa Sumur Kumbang. Rombongan menempuh pendakian sejauh kurang lebih tiga kilometer menuju titik longsor yang berada di zona inti kawasan hutan lindung.
Setibanya di lokasi, Bupati Egi bersama jajaran langsung melakukan penanaman pohon sebagai upaya memperkuat struktur tanah. Sebanyak 50 batang pohon ditanam di titik-titik yang dinilai paling rawan.
“Hari ini kita melakukan penanaman pohon sebagai upaya penguatan tanah di area longsor. Ada sekitar 50 bibit pohon yang kita tanam, di antaranya jenis beringin dan aren,” ujar Egi di lokasi.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi medan yang cukup ekstrem dan faktor keselamatan tim di lapangan.
“Tadinya kita targetkan 200 pohon, namun melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, kita maksimalkan 50 pohon terlebih dahulu di titik-titik yang paling krusial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Gunung Rajabasa merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah penyangga, untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
“Kita harus sadar bahwa mencegah itu jauh lebih baik. Lebih baik kita antisipasi dengan menanam dan merawat pohon sekarang, daripada kita menyesal di kemudian hari saat bencana terjadi,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor di kawasan tersebut dipicu oleh faktor alam, bukan akibat aktivitas manusia. Hal ini terlihat dari kondisi lokasi yang mulai ditumbuhi vegetasi alami, menandakan kejadian longsor telah terjadi beberapa waktu lalu.
Selain itu, titik longsor berada di zona inti Hutan Lindung Gunung Rajabasa yang tidak terdapat aktivitas pertanian maupun pembukaan lahan oleh masyarakat.
Langkah penanaman pohon ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di wilayah tersebut. (*)
Alteripost Way Sulan – Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, kembali optimis untuk mengulang prestasi gemilang di ajang Lomba Desa/Kelurahan.
Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.
Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).
Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.
“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.
Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.
Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.
Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.
“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.
Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.(*)
Karang Pucung Mantapkan Langkah Menuju Nasional pada Lomba Desa 2026
Pemkab Melalui DPMK Gelar Sosialisasi dan Penandatanganan Kerjasama KPPB Kampung di Tuba
Bank Lampung dan Pemprov Lampung Bersinergi Majukan Pertanian Mesuji
